16 Anggota Jadi Tersangka, PP Akan Ajukan Penangguhan Penahanan
Pemuda Pancasila (PP) akan mengajukan penangguhan penahanan 16 orang anggotanya yang jadi tersangka buntut demo Kamis (25/11) lalu. Satu orang anggota PP jadi tersangka penganiayaan perwira Polri dan 15 lainnya tersangka kepemilikan senjata tajam.
“Hari ini tim kami BPPH pusat sebagai supervisor dengan BPPH DKI Jakarta akan komunikasi dengan tim dari Polda, ya kita akan lakukan pendekatan hukum dan tentu kita akan mengajukan upaya penangguhan penahanan,” kata Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH)PP Razman Arif Nasution kepada Indonesia.com, Sabtu (27/11).
Terutama untuk kasus terkait senjata tajam menurut Razman pantas untuk ditangguhkan penahanannya.
“Karena kasus ini karena kasus ini yang berkaitan dengan senjata tajam ini pantas untuk ditangguhkan,” imbuhnya.
Pun begitu, terhadap anggota PP yang ditetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan perwira kepolisian yang akan diajukan penangguhan penahanan.
Razman berkata, mengajukan permohonan penangguhan penahanan merupakan hak setiap orang tersangka.
“Karena dapat ditangguhkan, bahasa dapat itu sangat multi tafsir dan relatif tidak wajib, tapi hak seorang warga negara yang ditetapkan menjadi tersangka untuk dapat ditangguhkan. Upaya dapat ini akan kami lakukan buat surat, minta penangguhan, siapa yang menjaminkan,” kata Razman.
Namun demikian, Razman mengatakan bahwa pihaknya sudah mengecek lebih lanjut tentang keanggotaan 16 orang tersangka itu di PP.
Menurutnya, pihaknya belum bisa memastikan apakah 16 orang tersangka itu benar kader PP atau tidak sejauh ini.
“Kami tentu akan melihat, apakah yang 16 orang ini murni kader PP atau penyusupan, karena ada baju pakai loreng belum tentu kader PP, di Pasar Senen ada baju itu,” tuturnya.
Diketahui, sebanyak 16 anggota PP ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi demo berujung kericuhan di depan Gedung DPR.
Dari jumlah itu, 15 tersangka dijerat UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 karena kedapatan membawa senjata tajam.
Sedangkan satu lainnya dikenakan Pasal 170 KUHP karena memukul dan mengeroyok anggota polisi yang sedang bertugas.
(mts/sur)
