Minta Maaf, Hillary Ungkap Alasan Kirim Surat ke KSAD Dudung
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Hillary Brigitta Lasut meminta maaf bila niatnya meminta ajudan dan bantuan pengamanan dengan bersurat ke KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dianggap tidak etis. Namun, Hillary mengklaim tengah berencana mengadvokasi sebuah kasus di Sulawesi Utara (Sulut).
“Mohon maaf kalau niatan saya ini dianggap tidak etis. Proses belajar,” kata Hillary lewat akun Instagram miliknya, @hillarybrigitta, Kamis (2/12).
Hillary mengaku meminta bantuan pengamanan TNI AD karena berencana mengadvokasi sebuah kasus di Sulawesi Utara (Sulut). Menurutnya, kasus tersebut sudah lama dilaporkan namun belum juga selesai.
Anggota DPR termuda itu mengaku tak mendapat izin dari sang ayah untuk mengadvokasi kasus tersebut. Ia menyebut kerabat dekat, seorang pejabat yang ikut mengadvokasi kasus tersebut meninggal dunia secara misterius di pesawat.
Namun, Hillary tidak mau menyebutkan kasus tersebut secara rinci.
“Entah ada kaitannya atau tidak, saya tidak dapat restu keluarga. Karena masyarakat terus berdatangan, meminta tolong, saya berjanji pada ayah saya mau minta satu orang untuk pengamanan saya, agar ayah saya lebih tenang,” ujarnya.
Hilary mengaku sudah membentuk tim dan melakukan persiapan untuk mengadvokasi dan membantu masyarakat terkait kasus tersebut. Ia berencana mulai bekerja pada tahun depan jika mendapat bantuan pengamanan TNI, institusi yang tidak terkait dengan kasus itu.
Setelah dinilai tak etis meminta pengamanan dari TNI AD, Hillary mengaku akan mencari cara lain agar kasus yang ingin dirinya advokasi tersebut tidak terlambat ditangani.
“Kalau awal tahun depan kasus ini tidak dibantu bisa saja sudah terlambat,” ujarnya.
Di sisi lain, Hillary mengungkapkan dirinya taat dan mengakui langkahnya meminta ajudan serta bantuan pengamanan ke TNI AD tidak etis, sebagaimana pendapat yang diungkapkan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad Ali. Ia berjanji tidak akan melakukan langkah serupa.
“Jadi murni ini saya dan fraksi tidak tahu-menahu soal ini,” kata Hillary.
Ia mengaku sempat berpikir untuk meminta pengamanan dari kepolisian. Namun, niat tersebut ia urungkan karena banyak mengawal kasus masyarakat Sulut di kepolisian dan khawatir terjadi konflik kepentingan.
“Menurut tim hukum tindakan saya adalah hal yang tidak menyalahi aturan, tetapi saya tidak membahas soal etis atau tidaknya sehingga saya sekarang sudah tahu mana yang etis dan tidak,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali menyatakan pihaknya telah menegur Hillary yang mengirim surat ke Dudung untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.
Ali menyebut semua tindakan yang dilakukan anggota Fraksi NasDem harus diketahui oleh fraksi dan tidak boleh dilakukan secara individu.
“Tidak ada tindakan perorangan anggota DPR melakukan tindakan perseorangan seperti itu kan. Jadi seharusnya semua itu harus sepengetahuan fraksi, apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi,” kata Ali saat dikonfirmasi Indonesia.com, Kamis (2/12).
Ali meminta Dudung tidak merespons permintaan Hillary tersebut. Ia menilai permintaan Hillary itu tidak etis. Menurutnya, Hillary tidak memiliki alasan kuat untuk meminta ajudan dari TNI, apalagi sampai personel yang berasal dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
“Kalau risiko seorang politikus harus tahu sebelumnya. Kemudian tidak ada juga eskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan. apalagi Kopassus dan Kostrad,” katanya.
(mts/fra)
