Tarik Ulur Politik di Balik Ormas Pelanggan Bentrok

Jakarta, Indonesia —

Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang punya rekam jejak kasus kekerasan dinilai dimanfaatkan para elite untuk menuai dukungan. Posisi mereka pun tetap kuat meski punya riwayat bentrokan yang disebut kerap terjadi di ranah akar rumput. 

Dua ormas yang kerap terekam media dalam kasus bentrokan horizontal adalah Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempung (FBR).

Kedua kelompok sudah berseteru sejak lama di berbagai daerah. Terakhir, keduanya bentrok di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, pada Jumat (19/11). Hal itu diduga bermula dari konvoi salah satu ormas yang tengah merayakan ulang tahun.

Cekcok antara kedua belah pihak lantas terjadi. Insiden itu berujung pada bentrokan fisik.

Kasus lainnya adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila terhadap Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kamis (25/11).

Tak hanya terlibat pengeroyokan, sejumlah anggota PP juga kedapatan membawa senjata tajam dalam demonstrasi yang berakhir rusuh tersebut. Sebanyak 15 anggota PP dijerat sebagai tersangka UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai keberadaan ormas-ormas tersebut dilindungi kalangan elite yang punya kepentingan suara atau basis massa.

“Di Republik ini, ormas-ormas seperti mereka itu hampir semua ormas itu di-maintain, dijaga. Ibaratnya ditarik-ulur. Karena ini, pejabat juga punya kepentingan terhadap eksistensi mereka,” kata dia, Rabu (1/12).

“Tadi menjaga akar rumput, basis massa juga perlu. Kedua juga, terkait tadi awal. Back-up politik, kalau misalkan elite-elite itu diancam oleh pihak yang lain kan. Pihak-pihak ormas juga yang bisa mem-backup, membentengi gitu lho,” lanjut dia.

Ormas-ormas tersebut, jelasnya, memiliki akar struktural yang kokoh, basis massa yang kuat, serta melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan dalam kepengurusannya.

“Daya tawar organisasi-organisasi itu juga yang besar. Makanya para pejabat itu ikut menjadi anggota di ormas-ormas,” jelas dia.

Menurut Ujang, keberadaan para elite dalam kepengurusan itu memicu kondisi psikologis tertentu di kalangan anggotanya.

“Faktanya seperti itu, psikologis dan sosiologisnya seperti itu dan tidak bisa terhindarkan. Ormas-ormas yang mempunyai backup para pejabat tinggi ya, itu pasti memiliki kekuatan,” jelas Ujang.

Kepentingan dan keberadaan para elite di organisasi semacam ini lah yang membuat mereka tetap bertahan. “Itu yang menjadi pemerintah sulit untuk bisa mengevaluasi, begitu,” kata dia.

Sebagai catatan, beberapa pejabat negara yang menduduki jabatan strategis di Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila. Di antaranya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I Organisasi masa bakti 2019-2024.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, yang merupakan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila.

Selain itu, ada nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang tercatat sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila.

Bersambung ke halaman berikutnya…

[Gambas:Video ]