Baleg Setujui RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR, PKS Menolak
Mayoritas fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.
Berdasarkan hasil Rapat Pleno Baleg, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR.
“Saya sampaikan ada tujuh fraksi yang menyetujui dan ada satu fraksi meminta untuk menunda bukan berarti tidak menyetujui meminta untuk ditunda, dan satu fraksi menyatakan menolak yaitu PKS,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam Rapat Pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).
Sebanyak enam fraksi menyatakan setuju RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tanpa memberikan catatan.
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan setuju dengan memberikan catatan. PPP masih tidak sepakat judul RUU TPKS dan meminta judul rancangan regulasi diubah menjadi RUU Tindak Pidana Seksual agar bisa mengatur pidana seksual tanpa kekerasan seperti penyimpangan seksual.
Sementara PKS menolak draf RUU TPKS. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf berpendapat RUU TPKS dapat melegalkan perzinaan karena mengandung perizinan seksual.
“Kami menyimpulkan bahwa RUU ini jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinaan, yaitu perluasan Pasal 28 KUHP, dan larangan LGBT yaitu perluasan Pasal 29 (2) KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma seksual consent, yakni sejauh tidak ada kekerasan maka hubungan seksual dibolehkan,” katanya.
Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan fraksinya ingin pembahasan RUU TPKS dibahas di masa sidang selanjutnya.
“Kami Fraksi Partai Golkar menyatakan, mengusulkan RUU TPKS untuk dilanjutkan kembali pembahasannya dalam masa sidang yang akan datang, agar kesempurnaan dan ketika sudah diundangkan tidak ada lagi celah dari pihak lain untuk melakukan judicial review,” ucapnya.
(mts/pmg)
