Jangan Ragukan Loyalitas TNI AL
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meminta publik tidak meragukan loyalitas dan soliditas TNI Angkatan Laut (AL), menyusul terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI terpilih dari matra Angkatan Darat (AD).
Yudo menegaskan loyalitas TNI AL selama ini sudah terbukti. Hal ini Yudo tegaskan setelah memimpin upacara HUT Marinir ke 76 di Lapangan Upacara Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan.
“Jadi jangan ragukan loyalitas TNI AL, jangan ragukan loyalitas marinir yang selama ini telah terbukti,” kata Yudo, Senin (15/11).
Yudo mengatakan dalam militer, prinsip pertama adalah loyalitas. Yudo enggan berbicara lebih banyak mengenai persoalan ini.
Ia hanya mengatakan bahwa siapapun yang memegang pucuk tertinggi di TNI, matra Angkatan Laut harus tetap loyal.
“Saya kira itu saja. Saya kira siapa pun pemimpinnya kita harus loyal,” kata Yudo.
Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Dari (KSAD), Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pada Senin (8/11). Persetujuan ini disampaikan setelah Komisi I DPR RI yang melakukan uji kelayakan menyatakan Andika lolos.
Meski telah disetujui DPR, pada hari tersebut Andika mengaku belum mengetahui kapan Presiden Joko Widodo akan melantiknya.
Keputusan Presiden Jokowi mengajukan Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI bukan tanpa kritikan. Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 14 LSM menolak keputusan Jokowi mengajukan Andika sebagai calon Panglima.
Menurut mereka, Andika memiliki beberapa persoalan seperti, diduga memiliki keterkaitan dalam pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay. Ia juga memiliki harta yang fantastis yakni, Rp179 miliar.
Selain itu, jika mengacu pada persoalan yuridis, saat ini semestinya kepemimpinan TNI berotasi dan dipegang oleh matra AL.
Koalisi LSM juga menyebut dengan kondisi Laut China Selatan yang memanas, semestinya Panglima TNI dipegang oleh orang yang memiliki pemahaman mengenai kemaritiman.
“Semestinya presiden mengangkat Kepala staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid dalam dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11).
(iam/gil)
