Oposisi Lemah, DPR Cetak UU Elitis dan Tak Aspiratif
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti menilai partai oposisi saat ini tak ‘bertaring’. Valina menyebut fungsi kontrol politik DPR terhadap pemerintah akhirnya melemah.
Hanya Partai Demokrat dan PKS, pemilik kursi di DPR, yang berada di luar koalisi pemerintah. Sementara partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ‘menguasai’ kursi parlemen.
“Dampaknya memunculkan kekuasaan hegemonik partai pendukung pemerintah di DPR. Keadaan ini telah melemahkan fungsi kontrol politik DPR, melemahkan check and balances, dan berdampak pada hadirnya undang-undang yang elitis dan kurang aspiratif,” kata Valina dalam sebuah webinar, Selasa (14/12).
Valina mengatakan partai oposisi di parlemen tak bisa berbuat banyak mengkritik kebijakan pemerintah. Selain itu, anggota DPR tak memiliki kreativitas dalam mengajukan usulan alternatif kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Di sisi lain, Valina menyoroti masalah kebebasan sipil yang selama 2021 masih menjadi persoalan. Menurut dia, ruang demokrasi semakin menyusut, yang ditandai oleh meningkatnya pembatasan melalui cara-cara legal, politik dan bahkan kekerasan.
“Serta upaya pemahaman masyarakat sipil melalui metode stick and carrot, labelling dan framing terhadap kelompok, gerakan, aktivisme masyarakat sipil yang kritis,” ujar Valina.
“Beberapa hal bisa kita lihat, misalnya gerakan demo RUU KPK dan menolak hasil seleksi pegawai KPK, kemudian direspons dengan cara kekerasan dan diberi label sebagai pendemo pesanan dan pendukung taliban,” katanya.
Tak hanya itu, Valina menyebut dalam beberapa waktu terakhir, aktivis yang kritis di sosial media juga dilabeli dengan istilah kadrun, dikriminalisasi, diserang buzzer, bahkan disebarluaskan data pribadinya, hingga peretasan akun media sosialnya.
Mengenai lemahnya oposisi ini sempat disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Ia mengaku pernah dicurhati Presiden Joko Widodo soal oposisi di Senayan lemah.
Jokowi, kata Fahri, heran oposisi tidak mengontrol kinerja pemerintahan. Fahri tak membeberkan jawabannya atas ucapan Jokowi tersebut.
(dmi/fra)
