PDIP Nilai Tak Perlu Pansus Sumur Resapan: Jelas Program Enggak Beres
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai pihaknya tidak membutuhkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan di Ibu Kota.
Menurut Gembong, pembentukan pansus seharusnya dilakukan untuk memperdalam pengawasan anggota dewan terhadap suatu hal. Di sisi lain, ia menilai sejak awal sumur resapan merupakan program yang tidak jelas.
“Karena sumur resapan itu sudah jelas, jelas enggak beresnya, terus apalagi yang mau dipansuskan, wong enggak beres. Enggak beres kok mau dipansuskan,” kata Gembong saat dihubungi, Rabu (15/12).
Gembong berpendapat, masyarakat Jakarta juga sudah mengetahui bahwa program sumur resapan tidak jelas manfaatnya. Sehingga menurutnya, dewan tidak perlu menghabiskan energi untuk mengurusi sesuatu yang tidak jelas.
“Tahun 2022 ketika dia minta (anggaran sumur resapan) Rp350 miliar, kemudian dibahas di Komisi D jadi Rp120 M, maka di Banggar saya babat, dinolkan,” katanya.
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembentukan pansus merupakan hak anggota dewan.
Namun menurutnya, tidak dibutuhkan pansus terkait sumur resapan.
“Kalau soal sumur resapan rasanya belum diperlukan. Silahkan teman-teman dari fraksi manapun di DPRD melakukan dialog, diskusi dengan dinas terkait, temui kalau perlu kontraktornya, lihat di lapangan minta penjelasan keterangan. Saya kira bisa dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan. PSI mengaku menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.
“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies empat ratus miliar resahkan warga,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12).
Tergenang di Sumur Resapan
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menerima sejumlah aduan terkait sumur resapan di Jakarta. Dari sejumlah aduan itu, PSI menyebut ada daerah yang justru tergenang setelah dibangun sumur resapan.
“Pembangunan sumur resapan di sekitar gedung pertemuan Citra 1 Kalideres, sebelumnya lokasi ini normal saja. Namun pasca pengerjaan malah timbul genangan di lokasi,” dikutip dari dokumen tentang sumur resapan Fraksi PSI, Rabu (15/12).
Laporan lain datang dari warga rusun Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Sumur resapan di daerah itu disebut tidak dilengkapi dengan penutup.
“Pembangunan sumur tersebut terletak di area pemukiman yang mana banyak anak-anak bermain. Terdapat potensi bahaya bahwa anak-anak bisa masuk ke area proyek atau bahkan terperosok ke dalam sumur resapan,” tulis PSI.
Atas dasar sejumlah permasalahan itu, Fraksi PSI pun mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sumur resapan.
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada hubungan antara pembangunan sumur resapan, namun justru membuat daerah menjadi tergenang.
“Logikanya engak ada hubungannya, masa (karena) ada sumur resapan dari tidak banjir jadi banjir. Justru dengan hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan genangan atau adanya potensi banjir,” kata Riza.
Ia menyebut banyak daerah di Jakarta yang sebelumnya sering tergenang, namun berkurang seiring dengan adanya sumur resapan. Riza pun meminta PSI untuk melihat manfaat sumur resapan secara umum.
“Jadi harus dilihat secara umum, jangan dilihat kasus per kasus. Secara umum dengan hadirnya sumur resapan sangat membantu, terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas Dinas SDA memastikan kontraktor-kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya, kalau tidak diberi sanksi,” katanya.
(yoa/pmg)
