Kolaborasi, Cara Jitu DKI Jakarta Benahi Masalah Sampah Ibu Kota
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kolaborasi untuk mengelola sampah di Ibu Kota, termasuk dengan melibatkan ribuan RW dan perkantoran dalam gerakan ‘Nurani Pilah dan Olah Sampah’. Sebab kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pengurus lingkungan, komunitas hingga masyarakat umum, sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut.
Sejumlah peluang untuk mengatasi sampah diantaranya dengan cara daur ulang dan tata kelola di tingkatan terendah. Salah satunya melalui Gerakan Kampung Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtama) yang di dalamnya termasuk pengangkutan sampah terjadwal, gerakan bank sampah, serta pengolahan sampah untuk mendapatkan nilai ekonomi.
Dalam Festival Kolaborasi Jakarta (FKJ) 2021 hari pertama dengan tema diskusi ‘Jakarta Sadar Sampah, Sampah Bukan Lagi Sampah’, Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Agung Pujo Winarko mengatakan, masalah sampah memang menjadi isu lingkungan yang paling krusial.
Dia menyebut hal itu berkaca pada jumlah ‘produksi’ sampah yang dihasilkan warga Jakarta di TPST Bantar Gebang sebesar 7,500 ton per hari yang masuk ke sana dengan rata-rata mencapai 1,300 truk per hari.
“Ini terus meningkat tiap tahunnya dan sesuai dengan hasil kajian kami bahwa sebenarnya timbunan maksimal di bukit-bukit yang ada di Bantar Gebang kurang lebih 50 meter dan saat ini ketinggian hampir semua zona itu sudah mencapai ketinggian maksimalnya. Karena itu sampah menjadi isu yang sangat penting di DKI Jakarta,” kata Agung.
Untuk mengolah sampah Pemprov DKI Jakarta sendiri telah membuat program pemilahan sampah dalam Gerakan Kampung Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtama). Tak hanya berisi kolaborasi, warga Samtama juga menghasilkan nilai ekonomi di kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dimana sampah anorganik dikelola melalui bank sampah Wijaya Kusuma.
Dengan cara itu, warga bisa menukarkan sampah dengan uang atau emas. Apalagi bank sampah juga melayani pengelolaan penukaran uang bank sampah yang dimasukkan ke dalam tabungan emas PT Pegadaian Persero.
“Melihat kondisi tadi maka kita perlu ada suatu aksi bersama, jadi seluruh stakeholder seluruh sektor untuk mengatasi isu persampahan ini terutama bagaimana sebisa mungkin kita bisa mengurangi sampah sejak dari hulu atau sumbernya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agung menerangkan, bahwa Gubernur Anies Baswedan telah meluncurkan gerakan Jakarta Sadar Sampah bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2021.
Dengan gerakan ini, Pemprov DKI mengajak semua pihak dari individu, komunitas, dunia usaha, asosiasi, dunia pendidikan kemudian pemerintah untuk bekerjasama dan turut terlibat dalam aksi nyata. Aksi nyata itu, yakni mengurangi, memilah dan mengolah sampah atau dikenal dengan KUPILAH (Kurangi, Pilah, Olah sampah).
“Dengan melakukan aksi nyata tersebut akan merubah cara pandang kita terhadap sampah. Jadi sampah itu bukan lagi sampah, namun menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Program Kota Tanpa Sampah, Wilma Chrysanti mengatakan bahwa sejatinya semua masyarakat bisa hidup tanpa atau minim sampah. Namun untuk menuju ke sana, diperlukan kemauan berubah dari seluruh pihak.
“Dari individu ke skala lingkungan. Misalnya perubahan di tingkat individu dan keluarga, komunitas mau berubah menjadi sistem, tentunya jalannya masih panjang,” ujarnya.
Meski demikian, terdapat tantangan untuk mengubah hal tersebut dan menjadikannya sebuah sistem. Salah satunya diperlukan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan.
“Butuh dukungan dari pemerintah, terutama mengenai kebijakan dari tingkat provinsi sehingga itu menjadi kondisi umum, sehingga warga mudah untuk bergerak,” kata Wilma.
Di sisi lain, Vice Chairwoman Indonesian Plastic Recyclers, Amelia Maran menilai, Jakarta Sadar Sampah merupakan program unggulan bagi masyarakat untuk mengurangi volume sampah yang menggunung di TPST Bantar Gebang.
Namun dia juga melihat satu tantangan paling sulit terkait gerakan Jakarta Sadar Sampah adalah mengedukasi warga untuk memilah.
“Karena mengubah suatu kebiasaan dari pengumpulan sampah yang biasanya dilakukan warga secara tercampur, kini harus terpilah. Karena kalau tidak terpilah, tidak bisa diambil sampahnya, ini salah satu konsekuensi,” kata Amelia.
(osc)
