Tidak Boleh NU Jadi Alat atau Dikooptasi dengan PKB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa organisasi yang kini ia pimpin punya hubungan erat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun menurutnya NU tidak boleh menjadi alat politik PKB atau partai-partai politik lain.
“Relasi NU dengan PKB alami sekali karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi sekali lagi, tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” kata Yahya dalam program Newsroom Indonesia TV, Rabu (29/12).
Meski demikian, Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU. Dia juga membuka ruang itu bagi pengurus partai politik lainnya.
Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo itu ingin PBNU merangkul semua kelompok. PBNU akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik.
“Tidak boleh ada satu warna, semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda kepentingan-kepentingan,” ujar Yahya.
Sebelumnya, Yahya Cholil Staquf menyatakan tak mau PBNU terlibat sebagai peserta dalam kontestasi politik. Dia menegaskan tidak ingin ada pengurus PBNU yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
“Saya bilang sejak awal saya ndak mau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Saya tidak mau ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tetap dalam posisi menjadi penyanggah di 2024,” kata Yahya saat ditemui Indonesia.com di kediamannya di Jakarta, Rabu (10/11).
Selain itu, Yahya memastikan tidak pernah ada intervesi pemerintah ke organisasinya. Intervensi juga tidak terjadi meski eks Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin terpilih sebagai wakil presiden.
Yahya mengatakan PBNU tetap mengkritik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, PBNU tetap membuka peluang mendukung kebijakan pemerintah yang memiliki maslahat bagi masyarakat.
“Ketika Kiai Ma’ruf Amin yang mantan Rais Aam PBNU menjadi wakil presiden, kita ini tidak ada sama sekali intervensi pemerintah ke dalam NU, semua berjalan dengan alami,” kata Yahya.
(tim/DAL)
