Garis Tegas PBNU dan Sinyal Merah Gus Yahya untuk PKB
Jakarta, Indonesia —
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyatakan NU tak boleh jadi alat politik parpol manapun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia tidak menampik bahwa memang PBNU memiliki hubungan erat dengan PKB. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat PBNU menjadi alat pemenangan PKB.
“Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” kata Yahya dalam program Newsroom Indonesia TV, Rabu (29/12).
Namun demikian, Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU. Dia juga membuka ruang itu bagi pengurus partai politik lainnya.
Ia ingin PBNU merangkul semua kelompok. PBNU akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik.
“Tidak boleh ada satu warna, semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda kepentingan-kepentingan,” ujar Yahya.
Pengamat Politik AS Hikam menilai pernyataan Gus Yahya itu mengindikasikan bahwa selama ini PKB memang menggunakan NU sebagai alat politik.
“Kalau kita lihat dari statement itu, paling tidak reaksi pertama adalah bahwa selama ini ada kondisi atau ada gejala PKB mempergunakan NU. Statement itu semacam analisa Gus Yahya,” kata Hikam saat dihubungi Indonesia.com, Kamis (30/12) malam.
Menurutnya, pernyataan Gus Yahya itu hanya akan jadi angin lalu jika tidak diiringi dengan kebijakan yang jelas. Apalagi, katanya, PKB dan NU memiliki hubungan erat mulai dari sejarah pendirian, ideologi hingga filosofi.
Ia berpendapat, agar NU tidak dijadikan alat politik, langkah awal yang bisa diambil adalah dengan membuat kebijakan yang jelas soal rangkap jabatan.
“Kadang-kadang fungsionaris struktural NU dan PKB itu sulit untuk tidak dirangkap. Gus Yahya kalau ingin mewujudkan statement itu, beliau harus punya policy [kebijakan] yang jelas soal rangkap jabatan ini. Apakah akan ada policy rangkap jabatan antara NU dan PKB dilarang? Dilarang pada level mana, karena Indonesia ini luas, misal pada level pusat,” ujarnya.
Hikam menilai jika pernyataan Gus Yahya itu bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, bukan tidak mungkin berimplikasi pada elektoral PKB.
Ia berpendapat, jika Cak Imin tidak mampu menggaet ceruk suara lain, atau memanfaatkan suara warga nahdliyin yang selama ini didulang, maka akan menggerus suara PKB dan membuat kompetisi di level partai berbasis agama seimbang.
“Itu tantangan PKB juga. Kalau tidak bisa ya mengganggu pasar yang sudah menjadi miliknya dia, seolah-olah, kompetisi PKB, PPP, PAN, dan lain-lain, itu kalau apa yang dikatakan oleh Gus Yahya itu konkret dan bisa diwujudkan, akan seimbang, akan tidak terjadi bahwa NU itu tidak identik terhadap parpol tertentu,” katanya.
Di sisi lain, Hikam juga mengatakan dengan menjaga jarak terhadap satu parpol tertentu, akan menguntungkan NU sebagai organisasi. NU akan memiliki posisi tawar yang kuat.
“Jadi kompetisi akhirnya tidak ada monopoli, tidak ada semacam itu sudah jadi pasar langganan. NU punya bargaining yang kuat, program NU akan ditawarkan pada partai-partai yang mampu. Misal soal pendidikan, dakwah islam, ekonomi dan lain-lain,” katanya.
“Kemudian NU juga tidak hanya mati urip terhadap parpol tertentu. NU akan jadi kekuatan masyarakat sipil. Itu akan sehat untuk demokrasi,” imbuhnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya…
|
|
NU Bukan Mesin Politik
