Pesan Khusus Indosat ke Menkomdigi Baru: Bantu Sehatkan Industri Telco

Jakarta, Indonesia —

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) yang baru dilantik, Meutya Hafid, untuk dapat membantu menyehatkan industri telekomunikasi.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Danny Buldansyah bercerita bagaimana industri telekomunikasi mendapat tekanan yang luar biasa, salah satunya dari platform over the top (OTT).

Kemudian, ia menyebut industri telekomunikasi juga mendapat tekanan dari sisi teknologi, seperti kehadiran Starlink.

“Kemudian juga, masalah klasik dari zaman dulu yang belum selesai-selesai, yaitu regulatory charge yang sangat-sangat tinggi untuk di Indonesia. Belum lagi kita punya 5G is coming, tapi spektrum belum ada gitu,” ujar Danny di sela acara pengenalan NEXTFleet di Kantor Indosat, Selasa (21/10).

Sederet hal tersebut, kata Danny, merupakan pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh stakeholders di industri telekomunikasi, termasuk Komdigi.

Menurutnya, Komdigi punya andil besar untuk menyehatkan industri telekomunikasi, salah satunya dengan mengurangi beban operator telekomunikasi.

“Regulatory charges udah jelas harusnya semakin turun, karena itu juga yang terjadi di dunia dan seperti itu. Pemerintah tidak berharap lagi dari uang langsung dari operator, tapi lebih daripada impact yang didapat dengan hadirnya telekomunikasi yang jauh lebih andal dan coverage-nya lebih banyak dan lain-lain,” tutur Danny.

Danny mengatakan idealnya regulatory charge berada di bawah kisaran 10 persen. Saat ini angka yang dibebankan untuk operator berada di angka 12-13 persen.

“Yang penting tadi secara benchmark-nya itu harusnya di bawah 10 persen. Idealnya barangkali 6-7 persen gitu ya. Sekarang (di angka) 12-13 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Danny mengatakan besaran regulatory charge setiap tahun mengalami pertumbuhan, tetapi tidak selaras dengan pertumbuhan industri.

Saat ini saja, katanya, pertumbuhan industri telekomunikasi berada di bawah 5 persen.

Lebih lanjut, Danny juga berkomentar terkait perubahan nomenklatur baru pada Komdigi yang berubah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ia mengatakan saat ini adalah era digitalisasi dan perubahan nomenklatur ini merupakan sesuatu yang positif yang berusaha menjawab zaman.

“Kami melihat bahwa Kominfo ini menjadi lebih penting perannya bagaimana digitalisasi, transformasi digital di pemerintahannya Indonesia itu berlangsung. Kalau udah ngomongin digital, itu kan sudah mencakup semua sektor,” ujar Danny.

“Dan kami melihat ini sesuatu yang positif, karena transformasi digital itu berarti nanti ada yang benar-benar fokus,” imbuhnya.

(lom/dmi)

[Gambas:Video ]