AS Surati Netanyahu Desak Gencatan di Gaza Jelang Pilpres

Jakarta, Indonesia —

Amerika Serikat mengirim surat ke pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berisi desakan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina jelang pemilihan presiden (Pilpres).

Pilpres di AS akan berlangsung pada 5 November. Permintaan mereka tertuang dalam surat yang dikirim atas nama Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk Menhan Israel Yoav Galant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer pada Selasa (15/10).

Mereka menjabarkan poin-poin yang harus dilakukan Israel untuk mengatasi Musim Dingin di Gaza.

“Menetapkan jeda kemanusiaan yang memadai di seluruh Gaza sebagaimana diperlukan untuk kegiatan kemanusiaan,” demikian salah satu poin salinan surat itu.

Mereka lalu berujar, “Termasuk untuk vaksinasi, pengiriman, dan distribusi, setidaknya untuk empat bulan ke depan.”

Jeda kemanusiaan merujuk ke penghentian pertempuran sementara dengan rentang waktu tertentu yang disepakati pihak-pihak berkonflik.

Blinken dan Austin juga meminta Israel mengizinkan warga di Muwasi dan zona kemanusiaan untuk pindah ke daerah pedalaman sebelum musim dingin.

Israel juga diminta untuk menjaga keamanan selama perpindahan berlangsung.

Tak hanya itu, dalam surat tersebut AS meminta Israel berhenti memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

AS bahkan meminta dalam 30 hari ke depan harus ada 350 truk bantuan kemanusian per hari yang masuk ke Gaza.

Jumlah tersebut sebetulnya masih tergolong sedikit. Organisasi bantuan kemanusiaan memperkirakan Gaza membutuhkan 700 truk berisi bantuan kemanusiaan per hari untuk memenuhi kebutuhan warga.

Jika Israel tak mematuhi permintaan itu, AS berpotensi menghentikan bantuan senjata dan militer ke pemerintahan Netanyahu.

“Kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini bisa berimplikasi ke kebijakan AS berdasarkan NSM-20 dan hukum AS yang relevan,” lanjut surat itu.

NSM-20 merupakan National Security Memorandum. Kesepakatan ini merujuk memorandum yang dikeluarkan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih soal kemungkinan langkah di masa depan dan tepat jika suatu negara yang menerima bantuan militer AS dianggap tak memenuhi jaminan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

“Perbaikan tersebut dapat mencakup tindakan mulai dari menyegarkan jaminan hingga menangguhkan transfer lebih lanjut atas barang-barang pertahanan atau, jika sesuai, layanan pertahanan,” demikian memorandum itu.

Surat ini muncul tiga pekan sebelum AS menggelar pemilihan presiden. Isu Palestina dan Israel menjadi sorotan bagi warga Negeri Paman Sam.

Banyak warga AS yang mendesak pemerintah mengakhiri bantuan ke Israel karena kebrutalan mereka di Gaza. Namun, bantuan masih terus mengalir.

Peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Natasha Hall mengatakan surat AS ke Israel yang bocor ke publik merupakan langkah strategis jelang Pilpres.

“Menurut saya, merilis atau membocorkan surat seperti ini tampaknya strategis bagi kedua belah pihak dan tidak perlu dilakukan secara nyata mengingat pemilu yang akan datang,” kata Hall ke Middle East Eye.

(isa/bac)

[Gambas:Video ]