Jakarta, Indonesia —
‘Kapal besar’ Republik Indonesia yang dinakhodai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebentar lagi bersandar.
Selama satu dasawarsa, Jokowi harus melewati sejumlah ‘bada’ krisis dan konflik dunia dari pandemi Covid-19 hingga perang Rusia vs Ukraina dan agresi Israel ke Palestina.
Jokowi berupaya membawa Indonesia keluar dari jerat krisis hingga berdiri tegak di hadapan para pemain global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah Jokowi, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga mulai menjadi negara dengan pengaruh kuat yang suaranya didengar di berbagai forum dunia.
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, masa-masa lima tahun terakhir adalah yang paling berat. Masa-masa ‘pelayaran’ penuh ‘badai’ krisis dan konflik global.
Pandemi Covid-19 sempat membuat tatanan dunia kolaps, dengan nyaris seluruh negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif bahkan resesi. Sama seperti banyak negara, Indonesia juga mengalami periode sulit.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, angka pengangguran meroket, terjadi perubahan dalam rantai pasok global, hingga merunduknya investasi.
Belum pulih dari pandemi, dunia kembali berguncang usai perang meletus di belahan timur Eropa. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, yang menyebabkan harga minyak dan gandum melambung. Nilai tukar rupiah dan pasar modal pun kembali terperosok.
Seolah masih tak cukup, kawasan Timur Tengah belakangan juga turut menegang. Israel melancarkan agresi militer ke Jalur Gaza, Palestina, pada Oktober 2023 yang disambut letupan konflik regional dari berbagai proksi Iran, termasuk Iran sendiri.
Meski dihantam badai bertubi-tubi, Indonesia mampu bangkit dan berdiri tegak. Di bawah pemerintahan Jokowi, Republik Indonesia (RI) menancapkan kaki dan memainkan peran penting dalam berbagai isu dunia.
Pertumbuhan ekonomi RI pasca-pandemi
Pandemi Covid-19 telah mengacaukan perekonomian global, tak terkecuali Indonesia.
Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia (RI) pada kuartal I 2019 sebesar 5,06 persen. Angka ini anjlok pasca pandemi menerjang pada 2020 menjadi 2,97 persen.
Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan semakin merosot hingga jadi 0,69 persen.
Kendati telah turun drastis, perekonomian Tanah Air bangkit kembali pada 2022 sebesar 5,01 persen, seiring dengan momen Ramadan dan Idulfitri yang mulai dilonggarkan dan disambut antusias masyarakat usai dua tahun berturut-turut dibatasi ketat.
Setahun berselang alias pada 2023, perekonomian Indonesia naik tipis menjadi 5,04 persen. Kemudian pada kuartal I 2024, Indonesia berhasil menyentuh 5,11 persen.
“Ini merupakan pertumbuhan triwulan I tertinggi sepanjang periode 2019 sampai dengan 2024,” ujar PLT Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Widyasanti, 6 Mei 2024.
Desak Myanmar setop kekerasan
Krisis politik Myanmar yang meletus usai kudeta militer pada Februari 2021 lalu menjadi satu di antara konflik yang menerjang Indonesia di era Jokowi.
Krisis itu terjadi setelah warga Myanmar ramai-ramai memprotes kudeta militer. Junta militer menanggapi protes tersebut dengan represif sehingga menjatuhkan banyak korban sipil.
Sebulan setelah krisis terjadi, Presiden Jokowi mendesak junta militer menghentikan segala bentuk kekerasan. Jokowi juga meminta Ketua ASEAN saat itu, Brunei Darussalam, untuk menyelenggarakan pertemuan darurat tingkat tinggi ASEAN guna membahas krisis di Myanmar.
Pada 24 April 2021, para pemimpin ASEAN pun bertemu di Jakarta. Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, turut hadir dalam pertemuan itu.
Pertemuan tersebut menelurkan Konsensus Lima Poin (5PC), yang di antaranya mendesak penghentian kekerasan di Myanmar, mendesak dilakukannya dialog konstruktif guna mencari solusi damai.
Kemudian mengajukan agar ASEAN bisa memfasilitasi mediasi, pengajuan agar ASEAN dapat memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan pengajuan agar ASEAN bisa mengirim utusan khusus ke Myanmar.
Kendati 5PC telah disepakati, krisis di Myanmar pada faktanya masih terus mendera, bahkan semakin menjadi-jadi. ASEAN geram bukan main karena janji junta Myanmar melaksanakan 5PC seolah cuma formalitas belaka.
Myanmar akhirnya diblokir dari segala pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Hanya perwakilan non-politik yang diizinkan datang dalam pertemuan setingkat menteri luar negeri dan KTT ASEAN.
Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa masalah di Myanmar hanya bisa diselesaikan “jika ada kemauan politik dari seluruh pihak di Myanmar.”
Bersambung ke halaman berikutnya…
Tegaskan stabilitas Indo-Pasifik
Kawasan Indo-Pasifik belakangan telah mencapai titik tegang tertingginya. Kehadiran militer sejumlah negara telah memantik ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan.
Indo-Pasifik adalah wilayah vital dalam percaturan geopolitik dunia. Indo-Pasifik merupakan jalur pelayaran maritim yang penting bagi perdagangan internasional karena menghubungkan antara Asia, Afrika, dan Amerika.
Kawasan ini merupakan pusat ekonomi dunia, dan karenanya menjadi medan persaingan oleh negara-negara adidaya.
China merupakan salah satu pihak yang berusaha memperkuat pengaruhnya di Indo-Pasifik. Beijing meningkatkan aktivitas militernya, terutama di wilayah Laut China Selatan, guna mengukuhkan kendalinya atas laut yang masih jadi sengketa tersebut.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga gencar menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan untuk melawan pengaruh Beijing. Salah satu kerja sama AS di kawasan yang belakangan memperkeruh situasi dengan China yaitu pakta keamanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan AS.
Pakta itu mencakup komitmen AS dan Inggris untuk membantu Australia mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir. Bagi China, kerja sama ini merangsang munculnya perlombaan senjata.
Keberadaan AUKUS sendiri tak hanya menyulut amarah China, tetapi juga Prancis. Pasalnya, tak ada yang memberi tahu Prancis soal kerja sama ini.
Yang lebih parah, proyek kapal selam Prancis senilai A$90 miliar (sekitar Rp935 triliun) dibatalkan secara mendadak oleh Australia padahal baru dua pekan sebelumnya kedua negara bertemu dan berbincang soal ini.
Prancis begitu dongkol sampai-sampai menarik duta besarnya dari Australia dan AS pada 17 September 2021. Prancis juga membatalkan KTT pertahanan dengan Inggris dua hari setelahnya.
Indonesia, di bawah Jokowi, sangat mencemaskan kondisi ini. Sebelum ada AUKUS, wilayah Indo-Pasifik sudah cukup tegang. Aktivitas AUKUS di kawasan pun berpotensi makin membuat runyam, bahkan bisa mengacaukan stabilitas Indo-Pasifik yang sudah berusaha dijaga kuat-kuat oleh ASEAN.
Guna menegakkan stabilitas kawasan, Indonesia pun berulang kali mengingatkan Australia untuk menjalankan kewajibannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan.
Indonesia juga berupaya mempertahankan stabilitas kawasan dengan terus berpegang teguh pada prinsip nonbloknya.
Mencoba batu damaikan perang Rusia vs Ukraina
Perang Rusia dan Ukraina yang pecah pada Februari 2022 ikut menjadi salah satu krisis serta konflik global yang melanda Indonesia.
Pada saat itu, Indonesia merupakan presiden G20, forum kerja sama negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Indonesia dihadapkan pada terbelahnya anggota-anggota G20, antara mereka yang mengutuk Rusia atas invasinya ke Ukraina dan mereka yang menolak mengecam Kremlin demi menjaga hubungan dengan Rusia.
Jokowi yang menyadari polarisasi ini pun mengambil langkah komprehensif. Ia datang ke Ukraina dan Rusia pada Juli 2022 untuk bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky serta Presiden Rusia Vladimir Putin.
Jokowi menyampaikan kepada Zelensky bahwa kedatangannya merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap Ukraina. Sementara itu, kepada Putin, ia menyampaikan pesan yang dititipkan Zelensky serta meminta Rusia untuk menjamin jalur ekspor pangan Ukraina.
Lawatan Jokowi itu pada dasarnya dilakukan sebagai upaya Indonesia mendamaikan Rusia dan Ukraina. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi, kunjungan tersebut juga menegaskan posisi RI yang tak berpihak ke mana pun alias tetap sebagai negara nonblok.
Dukung kemerdekaan Palestina
Agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina, menjadi konflik global terpanas di masa pemerintahan Jokowi.
Lebih dari 42.300 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan Zionis. Sementara nyaris 100 ribu orang luka-luka.
Sejak pecah pada Oktober 2023, Indonesia di bawah Jokowi terus menegaskan dukungan terhadap Palestina. Indonesia tak henti-henti mendorong solusi dua negara, mengecam Israel, serta menyerukan Negeri Zionis segera menghentikan agresi brutalnya di Gaza.
Berbagai bantuan juga tak pernah absen diberikan oleh Indonesia untuk Palestina. Dukungan kuat Indonesia ini pun akhirnya mengantarkan Jokowi dianugerahi “Grand Collar Order of the State of Palestine” oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Itu merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Palestina.
Konflik antara Israel dan Palestina sendiri sudah berlangsung bertahun-tahun. Pada Juli 2014 lalu, menjelang periode awal pemerintahan Jokowi, perang Gaza meletus selama tujuh pekan dan menjadi salah satu konflik terbuka paling mematikan antara Israel dan Palestina dalam beberapa dekade.
Sejak saat itu, Jokowi tegas menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
