Tekan Karhutla dan Tugas Besar Prabowo soal Perubahan Iklim

Jakarta, Indonesia —

Pada 2015, salah satu bencana ekologi terbesar terjadi di Indonesia. Sekitar 2,6 juta hektare lahan dan hutan Indonesia terbakar.

Sekitar 120 ribu titik api terpantau sejak Juni hingga Oktober 2015. Kabut asap tebal menyelimuti Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Riau, hingga hampir sebagian Kalimantan.

Kabut asap dari Indonesia juga terbang hingga ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lingkungan hidup rusak parah. Belum lagi dengan korban manusia.

World Bank mencatat kerugian dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 mengakibatkan 28 juta jiwa terdampak, 19 orang meninggal, dan hampir 500 ribu orang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Pada 2016, Universitas Harvard dan Universitas Columbia bahkan merilis hasil riset temuan yang jauh lebih destruktif akibat karhutla 2015.

Peristiwa karhutla 2015 jadi pukulan telak bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat itu baru menjabat satu tahun. Namun, bencana itu sekaligus jadi titik tolak Jokowi untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman pada 2018 lalu mengatakan peristiwa Karhutla 2015 disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari jor-joran izin di masa lalu, alih fungsi lahan gambut, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas.

”Namun setelah itu berbagai langkah koreksi terus dilakukan secara konsisten. Kebijakan-kebijakan fundamental yang belum pernah ada sebelumnya juga dikeluarkan,” kata Ruandha pada media, 22 Agustus 2018 silam di Jakarta.

Dia berkata sejak tahun 2015 saat Indonesia dilanda karhutla hebat, Menteri LHK telah menerbitkan Surat Edaran 494 tahun 2015. Edaran itu memerintahkan seluruh pemegang konsesi menghentikan semua kegiatan pembukaan gambut dan pembukaan kanal/drainase yang menyebabkan kekeringan ekosistem gambut.

Kemudian, terbit PermenLHKP.77 tahun 2015 yang mengatur pengambilalihan areal terbakar di konsesi oleh pemerintah.

”Ini pertama kali dilakukan pemerintah, belum pernah ada sebelumnya. Menteri Siti Nurbaya juga menerbitkan peta areal terbakar 2015-2016 dan 2017, ini juga pertama kali dan belum pernah dilakukan sebelumnya,” jelas Ruandha.

Jokowi juga mengeluarkan kebijakan fundamental pada Januari 2016 dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.01 Tahun 2016 untuk membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). PP 57 tahun 2016 tentang tata kelola gambut juga diterbitkan yang menjadi awal pondasi moratorium pembukaan gambut baru.

Selain itu, Jokowi mengeluarkan aturan main baru dan tegas bagi aparat TNI/Polri di daerah.

Sejak 2016, Jokowi telah mewanti-wanti akan mencopot pimpinan TNI dan Polri yang tidak becus mengatasi karhutla di wilayah kerjanya.

“Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, Kapoldanya, Danremnya, Dandimnya, dan Kapolresnya. Pasti saya telepon Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil (jadi) agak membesar. Saya tanya pasti Dandimnya sudah dicopot belum?” kata Jokowi saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.

“Kalau sudah membesar (lagi), pasti saya tanyakan, Pangdam dan Kapoldanya sudah diganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang,” kata Presiden.

Berbagai kebijakan yang diupayakan berbuah hasil cepat. Titik hotspot dan luas area karhutla di tahun-tahun berikutnya pun dapat ditekan.

Berdasarkan data dari Kementerian LHK, pada tahun 2016, Karhutla yang terindentifikasi hanya 3.844 titik panas atau hotspot. Kemudian alami penurunan di tahun 2017 sebanyak 2.440 titik dan di tahun 2018 sebanyak 9.245 titik.

Sementara hotspot pada tahun 2019 sempat mangalami lonjakan lagi menjadi 29.341 titik. Namun, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 2.568 titik panas, di tahun 2021 menjadi 1.451 titik di tahun 2022 menjadi 1.297 titik, dan di 2023 ada 10.673 titik.

Tren penurunan titik panas karhutla di era Jokowi ini ekuivalen dengan luas area yang terbakar.

Data Kementerian LHK mencatat luas karhutla tahun 2016 sampai 2023 mengalami penurunan ketimbang tahun 2015. Pada tahun 2016, area lahan yang terbakar menurun menjadi 438.368 hektare. Kemudian di tahun 2017 makin menurun di 165.484 hektare.

Di tahun 2018 dan 2019 sempat mengalami kenaikan area terbakar yakni 529.267 hektare dan 1.649.258 hektare. Namun di 2020 dapat ditekan lagi menjadi 296.942 hektare lahan yang terbakar.

Kemudian jumlahnya terus menurun di tahun 2021 hanya 358.864 hektare lahan terbakar, di tahun 2022 turun menjadi 204.896 hektare dan di tahun 2023 sebanyak 994.313 hektare lahan terbakar.

Artinya, sejak kejadian karhutla tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya, seiring perubahan paradigma pengendalian karhutla. Sampai dengan sekarang, luas karhutla di Indonesia menurun signifikan hingga 9 -37 persen.

Indonesia juga berhasil menekan kejadian karhutla khususnya di lahan gambut. Data KLHK mencatat terjadi penurunan luas karhutla dari gambut.

Pada tahun 2015 terdapat karhutla di lahan gambut seluas 891.275 hektare atau 34 persen dari total luas karhutla. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 483.111 hektare atau 30 persen dari total luas karhutla, kemudian pada tahun 2023 semakin turun menjadi 182.789 hektare atau 16,38 persen dari total luas karhutla.

Ragam upaya tekan karhutla

Selain membuat regulasi ketat, kemampuan Jokowi menekan karhutla tak lepas dari corrective action yang dilakukan.

Salah satunya, Jokowi kerap menggelar rapat koordinasi dan rapat evaluasi di tingkat nasional, pusat, dan daerah. Pada tingkat nasional, dipimpin langsung olehnya untuk menangani Karhutla.

Dikutip dari laman resmi KLHK, Patroli Terpadu juga sering dilakukan bersama-sama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan dinas terkait.

Inovasi dalam teknologi pengendalian karhutla terus dikembangkan KLHK, antara lain pengembangan early warning system, early detection system, dan ground check hotspot. Hal ini sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi karhutla, sehingga dapat mencegah dan menekan kejadian.

Kemudian juga KLHK turut memperluas skala penindakan dalam penegakan hukum karhutla. Di antaranya mendorong Bupati/Walikota menggunakan wewenangnya dalam penegakan hukum melalui penghentian kegiatan, pembekuan maupun pencabutan izin.

Kemudian terdapat penegakan hukum pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, penyegelan dengan penerapan geospasial satellite image forensic, dan soil forensic.

KLHK juga bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan menerapkan sejumlah perundangan untuk menjerat pelaku karhutla yaitu Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Tentang Kehutanan, UU Tentang Perkebunan, dan UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, pemerintah membentuk Satgas Karhutla hingga tingkat daerah. Keberadaan Satgas Karhutla ini jadi instrumen penting dan nyata baik untuk mencegah ataupun mengatasi karhutla.

Apresiasi dari daerah

Wakil Ketua DPRD KotaP ekanbaru 2014-2019 Jhon Romi Sinaga turut mengapresiasi kerja pihak Satgas Karhutla terus berjibaku dan siaga memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pekanbaru yang sempat terbakar pada 2019 lalu.

“Tentunya kita sangat apresiasi sekali atas kerja keras dan usaha pihak Damkar, kepolisian dan pihak terkait lainnya yang telah berjibaku memadamkan api agar tidak makin memperparah kondisi kabut asap di Kota Pekanbaru,” ujar Romi dikutip di laman resmi Kota Pekanbaru.

Ia menilai perlu peran penting dan koordinasi semua pihak agar karhutla yang terjadi di Riau bisa teratasi. Bahkan menurut Romi jika kebakaran disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab maka segera usut dan tindaklanjuti.

“Karena kabut asap ini akan berdampak sekali bagi kesehatan masyarakat,” kata Romi.

Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) 2018-2022 Mubarak turut mendukung para mahasiswa UMRI untuk turut ke rumah warga memberikan pemahaman terkait Karhutla.

“Kita telah meminta kepada Mapala turun ke rumah warga. Berikan pemahaman tentang bahaya kabut asap,” kata Mubarak dikutip di laman resmi Dikti Litbang Muhammadiyah.

Mapala Umri kala itu terjun bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pekanbaru membuka posko tanggap darurat asap 24 jam di Klinik Pratama Kampus Utama Umri.

Posko tanggap darurat asap ini menyediakan tiga buah kamar dengan fasilitas tempat tidur, tabung oksigen, masker, cek kesehatan, obat-obatan dan konsumsi bagi ibu hamil, anak-anak, dan lansia yang terimbas karhutla.

Pengendalian perubahan iklim

Berbagai kebijakan dan upaya pemerintah dalam mengatasi karhutla juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca untuk pengendalian perubahan iklim.

Tentu ada banyak upaya dan kebijakan lain din luar pengendalian karhutla yang dilakukan Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim. Namun, pengendalian karhutla jadi hal yang krusial.

Laporan dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK pada 2015 menyebut sektor hutan dan penggunaan lahan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca di Indonesia, dengan menyumbang lebih dari 60 persen total emisi gas rumah kaca. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia, ditambah dengan tingginya angka deforestasi, degradasi hutan dan luasnya lahan gambut yang terdegradasi.

Pengakuan internasional

Pengendalian karhutla dan upaya-upaya lain dari pemerintah untuk mengendalikan perubahan iklim ini mendapat pengakuan internasional.

Alok Sharma, President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ketika mengadakan pertemuan virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Selasa (23/3), menyebut Indonesia sebagai negara super power di bidang penanggulangan perubahan iklim.

Indonesia juga meraih prestasi dari peningkatan ambisi iklim sepanjang 2022. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota G20 yang mempunyai kebijakan FOLU net-sink 2030.

Indonesia juga satu-satunya negara penerima Result Based Payment (RBP) REDD+ dari GCF (USD 103 Juta), Norwegia (USD 56 juta) dan FCPF (USD 20,9 juta), Komitmen total BioCF (USD 70 juta) dan FCPF (USD 120 juta). Dan yang terbaru (6) Indonesia telah meratifikasi Amandemen Kigali lewat Peraturan Presiden No. 129 tahun 2022 yang menjadikan HFC sebagai komitmen gas baru dalam NDC Indonesia.

Pada target penurunan emisi Indonesia, berdasarkan hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, sejak tahun 2020 Indonesia telah mampu mengendalikan GRK jauh di lebih besar dari yang dikomitmenkan baik skenario dengan upaya sendiri (CM 1) maupun skenario dengan bantuan internasional (CM 2).

Komitmen Global Indonesia dalam menurunkan emisi juga diimplementasikan secara lokal di tingkat tapak dengan melibatkan masyarakat, salah satunya lewat Program Kampung Iklim (Proklim) yang ditargetkan pada 2024 akan terbentuk20.000unit kampung iklim di seluruh Indonesia.

Data KLHK, telah dibentuk sekitar 4.218 unit Proklim hingga 2022. Kemudian khusus tahun 2022 terbentuk Proklim di 424 lokasi dengan estimasi menurunkan emisi karbon sebesar301.144,26 Ton CO2 eq.

“Ke depannya kami akan selalu mengembangkan, memperbaharui, dan memperkuat aksi-aksi iklim melalui seluruh sistem pendukung pengendalian perubahan iklim yang ada di Indonesia melalui koordinasi yang dikepalai oleh Menteri LHK,” kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanti, 29 Desember 2022 lalu.

Bagaimana dengan Prabowo-Gibran?

Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 lalu menggantikan Jokowi-Ma’ruf.

Dalam visi-misinya, Prabowo-Gibran menyatakan perubahan iklim merupakan salah satu tantangan strategis yang dihadapi Indonesia.

Pasangan ini menyebut perubahan iklim bisa menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, kerawanan pangan, meningkatkan harga pangan, serta mengancam keselamatan jiwa.

Beberapa program dan janji Prabowo-Gibran soal lingkungan di antaranya ditujukan untuk mengatasi krisis iklim.

Agenda besar Prabowo-Gibran mengatasi krisis iklim akan coba diupayakan dengan mewujudkan ‘ekonomi hijau’.

Dikutip dalam dokumen visi, misi dan program Prabowo-Gibran, mereka memiliki janji mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.

Mereka juga akan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.

Untuk mencegah deforestasi, mereka ingin memanfaatkan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Prabowo-Gibran juga ingin melakukan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero.

(Tim/Tim)