China Disebut Lobi RI dan Negara ASEAN Agar Tak Kucilkan Myanmar
China melalui utusan khususnya dikabarkan telah melobi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk mengizinkan Myanmar menghadiri pertemuan tinggi blok tersebut dengan Presiden Xi Jinping pekan depan.
China dilaporkan mengerahkan utusan khususnya untuk kawasan Asia, Sun Guoxiang mengunjungi Singapura dan Brunei pada pekan lalu untuk meminta hal itu. Namun, permintaan China itu dimentahkan oleh sejumlah negara ASEAN.
Empat sumber diplomatik dan politik di Asia Tenggara mengatakan Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura menginginkan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, diboikot dari KTT China ASEAN pada 22 November mendatang.
KTT itu akan dihadiri para pemimpin negara ASEAN, termasuk Presiden Joko Widodo, dan Presiden Xi Jinping.
“Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei sepakat mempertahankan posisi ASEAN (yang hanya mengizinkan Myanmar diwakilkan oleh tokoh non-politik seperti KTT terakhir),” kata sumber pemerintah salah satu anggota ASEAN yang menolak disebutkan namanya kepada Reuters pada Kamis (18/11).
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menegaskan pendirian teguh Indonesia itu mengacu pada “kebijaksanaan” yang ditunjukkan oleh para pemimpin ASEAN sebelum KTT terakhir pada Oktober lalu.
Pada KTT ASEAN Oktober lalu, ASEAN sepakat tak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing ke pertemuan sebagai bentuk protes blok tersebut yang menganggap junta militer Myanmar tak serius menanggapi rekomendasi penyelesaian krisis pasca-kudeta melalui lima poin konsensus.
“Indonesia konsisten pada posisinya tentang siapa yang harus mewakili Myanmar dalam KTT pemimpin mendatang,” kata Faizasyah.
Indonesia telah menjadi salah satu negara ASEAN yang paling blak-blakan terkait junta militer Myanmar yang dinilai tak serius menyelesaikan krisis yang berlangsung di negara itu pasca-kudeta Februari lalu.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, yang menyatakan bahwa Myanmar tidak boleh diwakilkan oleh para pemimpin politiknya sampai demokrasi negara itu dipulihkan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia menolak berkomentar soal ini. Kementerian luar negeri Singapura, Brunei, dan Vietnam juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar ini, tetapi pada hari Selasa, juru bicaranya, Zhao Lijian, mengatakan China mendukung semua pihak di Myanmar dalam mencari penyelesaian politik melalui dialog.
Beijing juga mengatakan akan bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam upaya untuk memulihkan stabilitas dan melanjutkan transformasi demokrasi di Myanmar
Pemerintah militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar soal permintaan China itu.
Sun lantas mengunjungi Myanmar untuk bertemu Jenderal Aung Hlaing dan menyatakan bahwa China harus menerima pendirian ASEAN tersebut.
“China akan mempertahankan prinsip perwakilan non-politik yang diterapkan ASEAN,” kata Sun seperti dikutip Sun via Reuters.
(rds)
