Wapres AS JD Vance Kritik Jerman Mau Bangun Kembali ‘Tembok Berlin’

Jakarta, Indonesia —

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengkritik elite Jerman karena mencoba menghancurkan partai politik ekstrem sayap kanan, Alternative for Germany (AfD).

Menurutnya, AfD adalah partai paling populer di Jerman dan paling mewakili Jerman Timur.

“Sekarang para birokrat mencoba menghancurkannya,” katanya lewat akun X @JDVance, Sabtu (3/5).

Vance menyinggung bahwa tindakan elite Jerman yang mau menghancurkan partai AfD sama saja dengan membangun kembali “Tembok Berlin”.

Tembok Berlin dibangun pada 1961 oleh Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) untuk mencegah warganya melarikan diri ke Berlin Barat.

Pada 9 November 1989, Tembok Berlin runtuh. Usai Tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu.

“Dulu Barat meruntuhkan Tembok Berlin bersama-sama. Dan kini tembok itu dibangun kembali, bukan oleh Soviet atau Rusia, tetapi oleh para elite Jerman sendiri,” kata Vance.

Pernyataan Vance tersebut ia sampaikan saat mengomentari unggahan Sekretaris Luar Negeri AS Marco Rubio.

Rubio menyoroti Jerman yang memberikan kekuasaan baru kepada Badan Intelijen Domestik Jerman (BfV) untuk mengawasi AfD. Menurutnya, tindakan Jerman tersebut tidak menunjukkan demokrasi, melainkan tirani yang menyamar.

Ia juga mengkritik BfV yang mendeklarasikan AfD sebagai kelompok ekstremis.

“Yang benar-benar ekstrem bukanlah AfD yang populer, yang meraih posisi kedua dalam pemilu terakhir, melainkan kebijakan imigrasi perbatasan terbuka yang mematikan dari pihak penguasa, yang ditentang oleh AfD. Jerman seharusnya berbalik arah,” katanya.

AfD kerap menggaungkan kebijakan anti-imigrasi, xenofobia, hingga Islamofobia. Partai ini memang menjadi target penyelidikan BfV dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa cabang AfD di daerah bahkan telah lebih dulu dicap sebagai kelompok ekstremis sayap kanan.

Dikutip AFP, BfV mengatakan cap kelompok ekstremis diberikan kepada AfD lantaran partai itu dan afiliasi-afiliasinya telah lama berupaya “merusak kebebasan dan demokrasi” di Jerman.

“Partai ingin menghapus sejumlah kelompok dari partisipasi sosial di Jerman,” ujar BfV melalui pernyataan pada Jumat (2/5).

BfV mencontohkan, AfD tidak menganggap warga dengan latar belakang atau keturunan imigran dari negara mayoritas Muslim atau negara Islam setara dengan warga asli Jerman.

Dengan penetapan klasifikasi ini, lembaga keamanan Jerman memiliki kewenangan lebih untuk memantau ketat pergerakan AfD, termasuk menyadap panggilan telepon dan menggunakan agen samaran dalam pemantauan.

[Gambas:Twitter]

(fby/dmi)