Instalasi Militer TNI Harus Jauh dari Masyarakat Sipil

Jakarta, Indonesia —

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan instalasi militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya berada dalam lokasi yang jauh dari penduduk dan aktivitas masyarakat sipil.

Utut menjelaskan lokasi instalasi militer milik TNI yang harus jauh dari masyarakat itu agar tidak mengganggu mobilitas prajurit dalam keadaan genting.

“Kalau hemat saya ke depan itu kita perbaiki misalnya TNI itu harus jauh dari masyarakat sipil. Contoh kalau kamu ke Mabes, depannya udah warung semua. Kalau di Brigif Cilodong, Brigif I,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).

“Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar, enggak bisa orang depannya warung pangkalan ojek. Nah ini yang ke depan harus kita pikirin strateginya. Dulu memang daerah itu hutan,” sambungnya.

Kendati demikian, Utut mengatakan hal tersebut bukan berarti TNI harus menjauhi hubungan dengan masyarakat sipil. Ia menjelaskan penjauhan instalasi militer dari masyarakat sipil itu sudah dilakukan negara lain.

Ia menyebut penjauhan instalasi militer itu juga harus dilakukan untuk menghindari korban sipil di sekitar instalasi militer jika terjadi insiden ledakan amunisi atau insiden lain.

“Bukannya menjauhkan diri, tapi itu untuk daerah yang memang harus steril. Nah ini kan kejadian kayak Garut ini kan karena salah satu contohnya,” tutur dia.

“Saya kan kasih contoh tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO. Itu meledak, meledaknya tuh berjam-jam,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, memicu ledakan dan menyebabkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil, pada Senin (12/6) pagi.

Sejumlah pihak sempat mempertanyakan kehadiran warga sipil di sekitar area pemusnahan amunisi dan sekaligus menyoroti standar operasional prosedur yang dilakukan.

TNI Angkatan Darat menyatakan pemusnahan amunisi berlangsung di tempat biasa mereka melakukan pemusnahan senjata.

(mab/isn)

[Gambas:Video ]