Menanti Janji Strategi Panglima Andika Tangani Konflik Bumi Papua

Jakarta, Indonesia —

Tongkat komando Panglima TNI telah resmi berpindah dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa.

Andika dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (17/11). Andika lalu serah terima jabatan dengan Marsekal Hadi pada Kamis (18/11) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Di Istana Kepresidenan, pascadilantik oleh Jokowi, Andika membeberkan sejumlah janji dan rencana evaluasi kerja ke depannya nanti saat menjabat.

Dalam pidato yang disampaikannya, Andika mengatakan akan membenahi internal militer Indonesia selama menjabat setahun ke depan. Selain itu, ia juga berjanji akan mengevaluasi Polda pendekatan pengamanan di Papua. Andika ingin menunjukkan bahwa perlakuan keamanan di Papua dapat dilakukan sebagaimana militer bekerja di wilayah provinsi lain di Indonesia.

Niat baik Andika dinilai dapat menjadi jawaban bagi persoalan pengamanan di Papua yang kerap kali menjadi polemik dan bahkan menjadi hambatan bagi pendekatan dialogis untuk menyelesaikan masalah Papua.

Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan Andika memiliki tugas penting untuk dapat membuat terobosan yang berbeda dari pendahulunya dalam bersikap terhadap Papua.

Khairul menekankan agar militer di Papua memiliki kepekaan dan kepatuhan hukum sehingga tak ada pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pimpinan TNI.

“Terutama para personel yang bertugas di Papua itu ada peningkatan integritas, atau peningkatan kesadaran, atau peningkatan kepatuhan hukum,” kata Khairul saat dihubungi Indonesia.com, Kamis (18/11).

Pasalnya, kata dia, militer pun kerap menjadi pelaku kejahatan terhadap sipil di Papua. Ia mencontohkan kekerasan aparat yang berlarut penindakannya, dan kasus jual beli senjata yang melibatkan prajurit.

Selain itu, Khairul juga mengingatkan bahwa pendekatan militeristik di Papua harus dapat mulai dikurangi perlahan. Menurutnya visi Andika dalam melihat Papua harus selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menyikapi wilayah paling Timur di Indonesia tersebut.

Sehingga aparat, kata dia, dapat mengambil porsi penugasan lain dalam menunjang kinerja pemerintah untuk membangun Papua. Misalnya dengan memperkuat bidang intelijen dan pengumpulan informasi di Papua sehingga dapat apa yang diharapkan masyarakat lokal dapat selaras dengan kebijakan pemerintah.

“TNI mendukung, juga sebelumnya mungkin lebih dikedepankan, mungkin sekarang sifatnya ada hal-hal yang TNI tidak lagi di depan tapi menjadi pendukung,” ucap Fahmi.

“Terutama terkait dengan misalnya dialog, hal-hal yang memang menjadi ranah atau domain kementerian atau lembaga lain, tentu saja yang didepan adalah kementerian atau lembaga lain ini,” tambahnya.

Menurut Khairul perlu penyebarluasan propaganda positif yang kuat berdasarkan realitas yang ada di Papua. Sehingga, nantinya masalah-masalah pendekatan militeristik dan keamanan yang berlebih tak menjadi persoalan lagi di sana.

Semangat Andika untuk mengevaluasi kinerja militer di Papua selaras dengan permintaan yang disampaikan oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang menggantikannya di jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Ia meminta agar prajurit Angkatan Darat bersikap profesional dan tidak melakukan perbuatan yang menyakiti masyarakat Papua. Saat perpindahan pucuk pimpinan di militer, memang isu Papua menjadi salah satu yang disorot oleh mereka.

Bahkan, Papua juga jadi fokus kerja Jenderal Andika Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Semangat Andika itu, kata dia, harus dimaksimalkan dalam 13 bulan ia menjabat sebagai Panglima. Jeneral bintang empat itu setidaknya harus menyediakan tahapan awal untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua dengan segala evaluasi yang ada.

“Sehingga, kita akan bisa menyaksikan wilayah papua yang berangsur-angsur situasi keamanannya membaik. Pola pengamanan, pola pendekatan yang dilakukan oleh TNI di wilayah Papua akan berangsur-angsur setara dengan apa yang diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.

Ada harapan di Papua pada halaman selanjutnya.