Kalau Mau Bentuk Timses, Tak Usah Cyber Army
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengkritik rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army.
Menurutnya, rencana tersebut sudah keluar dari tugas MUI dan membuat lembaga ulama itu bekerja seperti tim sukses calon presiden (capres) atau kepala daerah.
Ia pun mempersilakan MUI DKI Jakarta menjadi tim sukses daripada membentuk pasukan siber.
“Keluar dari bidang tugasnya saja. Ulama MUI itu tugasnya membangun kerukunan, kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang itu bukan menciptakan kerukunan, itu namanya tim sukses,” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (22/11).
“Ya kalau MUI DKI mau jadi tim sukses ya jadi tim sukses saja begitu, enggak usah pakai cyber army,” sambungnya.
Ia menyatakan, rencana MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber aneh karena tugas utama ulama ialah memberikan pengajian.
Jazilul pun menilai, pembentukan pasukan siber sebaiknya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran tanpa melibatkan ulama yang tergabung dalam MUI.
“Kalau itu biar dilakukan anak-anak muda ajalah, maksud saya kalau Pemprov DKI ya bikin aja, Pak Anies mau bikin ya bikin saja enggak usah melibatkan para ulama. Salah porsi itu, berlebihan nantinya dilihat orang apa hubungannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara ihwal rencana MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber.
Riza memastikan, pembentukan pasukan siber MUI itu bukan atas arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Tidak ada arahan khusus (membentuk pasukan siber), kami menghormati semuanya. Dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi Covid, jangan sampai ada masalah gangguan informasi lain yang tidak baik,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11).
Menurut Riza, keberadaan pasukan siber dalam sebuah organisasi saat ini bukan hal yang aneh. Menurut dia, banyak organisasi yang juga memiliki pasukan siber.
Namun, ia meminta agar keberadaan pasukan siber itu tetap menjaga arus informasi dengan tidak menyebarkan berita hoaks ataupun fitnah yang tidak bertanggung jawab di media sosial.
“Gunakan medsos secara baik, secara bijak, saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi kami mengajak untuk diteliti kembali, dicermati kembali, dipastikan lagi informasi dan gunakan informasi yang dapat dipercaya,” ungkap pria yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Riza juga menilai jika rencana pembentukan pasukan siber MUI Jakarta itu tak berkaitan dengan masalah politik. Menurutnya, setiap organisasi atau lembaga berhak memiliki pasukan siber.
“Kita tahu bahwa setiap organisasi punya kewenangan hak masing-masing sesuai AD/ART masing-masing. Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis,” ungkapnya.
(mts/kid)
