Menpan RB Sebut Data Risma soal PNS Penerima Bansos Kurang Akurat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan telah menerima data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut menerima bansos dari Kemensos.
Namun Tjahjo menyebut data dari Menteri Sosial Tri Rismaharini itu belum akurat sehingga masih perlu sinkronisasi antara data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Data Kemensos tidak begitu akurat, sudah disinkronisasi dengan data BKN tapi masih random, dan baru yang diduga PNS saja,” kata Tjahjo saat dihubungi Indonesia.com, Selasa (23/11).
Dia menyebut Kemenpan RB bersama BKN masih melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) untuk mencari tahu berapa PNS yang diduga mendapat bansos dari pemerintah. Setelah proses pemutakhiran data itu selesai, pihaknya baru akan memberikan informasi lebih komprehensif tentang pengenaan sanksi.
Oleh karena itu pulalah, Tjahjo juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi apa yang mungkin diberikan pada PNS penerima bansos. Tjahjo menyebut perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai penetapan data, kondisi lapangan, serta validasi dan verifikasi data pribadi PNS tersebut.
“Setelah proses PDM selesai, akan dilakukan sinkronisasi data. Kita tunggu dulu prosesnya berkenaan dengan pemberian sanksi,” ujar mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Sebagai informasi, Mensos Tri Rismaharini sebelumnya membeberkan masih ada 31 ribu ASN/PNE yang menerima bansos kemenso. Namun, dia menyebut tak bisa membeberkan 31.624 PNS penerima bansos.
Ia mengatakan data tersebut hanya disampaikan pihaknya pada pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan, dan kepada BKN berkenaan dengan pemberian sanksi.
Klaim Risma sebelumnya, sebanyak 28.965 PNS aktif menjabat menerima bansos, dan 2.659 sisanya merupakan pensiunan. Angka tersebut didapat setelah proses pemutakhiran DTKS dengan data BKN.
“Kalau dari kami, Kemensos menyampaikan, nanti daerah memang harus memperbaiki. Mereka [pemda] harus cek lagi ke lapangan supaya datanya benar-benar tepat,” tutur perempuan yang juga politikus PDIP itu.
Berdasarkan temuan Kemensos, angka tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. PNS yang mendapat bansos diketahui berprofesi sebagai dosen hingga tenaga medis. Program bansos yang didapat terdiri dari Bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
(mln/kid)
