Pengusaha Ungkap Hubungan RI-Israel sampai Erdogan Didesak Mundur
Desakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mundur hingga pengusaha ungkap hubungan dagang Indonesia–Israel meramaikan berita internasional pada Rabu (24/11).
Berikut kilas berita internasional kemarin.
Seorang pengusaha Israel sekaligus Wakil Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, mengatakan hubungan dagang kedua negara bahkan sudah terjalin sejak era Presiden Soeharto yakni sekitar 1970-an.
Saat itu, hubungan dagang Indonesia dan Israel banyak terfokus pada sektor pertambangan.
Sejak itu, Shahaf menuturkan relasi dagang RI-Israel terus berkembang hingga 1990-an.
“Dan ketika Gus Dur [Presiden Aburrahman Wahid] menjabat, Indonesia bahkan melakukan terobosan dengan secara terbuka meminta hubungan RI-Israel diresmikan. Indonesia bahkan melegalkan hubungan dagang dengan Israel,” kata Shahaf kepada Indonesia.com pada Selasa (23/11).
Shahaf mengatakan saat itu, Indonesia mencabut larangan menjalin hubungan dagang dengan Israel melalui Surat Keputusan bernomor 26/MPP/Kep/11/2000 tertanggal 1 Februari 2000.
“Surat itu ditandatangani oleh Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia,” kata Shahaf.
Uni Eropa mendesak China memberikan bukti nyata soal keberadaan dan keselamatan Peng Shuai, mantan petenis yang mengklaim dipaksa berhubungan seksual dengan mantan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli.
“Kami tetap meminta pemerintah China agar menyediakan bukti yang bisa diverifikasi dan independen soal keberadaan dan keselamatan dia,” ujar juru bicara diplomatik Uni Eropa, Nabila Massrali, kepada AFP, Rabu (24/11).
Massrali juga meminta pemerintah China melakukan penyelidikan terkait kasus yang melibatkan eks petinggi negara itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkeras tak akan menggelar pemilihan presiden dan parlemen lebih awal terlepas dari desakan oposisi untuk mundur akibat inflasi mata uang lira yang terus memburuk.
Erdogan menegaskan pilpres dan pemilihan parlemen akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni Juni 2023.
“Mereka (oposisi) masih menyerukan pemilu lebih cepat. Tidak akan ada pemilu lebih cepat. Itu akan digelar Juni 2023. Menggelar pemilu setiap 15-20 bulan sekali hanya akan dilihat orang-orang bahwa kita ini bangsa primitif,” kata Erdogan saat rapat bersama partainya Justice and Development Party (AKP) di Ankara pada Selasa (23/11)
Kepemimpinan Erdogan terus diuji setelah kelompok oposisi menyalahkan sang presiden atas penurunan nilai mata uang lira yang anjlok hingga 15 persen terhadap dolar Amerika Serikat.
Politikus oposisi di parlemen Turki menganggap inflasi ini menggiring Turki menghadapi “malapetaka” paling gelap dalam sejarah.
Sebuah video berdurasi 20 menit yang diunggah ke YouTube memperlihatkan belasan fasilitas diduga kamp detensi etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Etnis Uighur selama ini diguga kuat menjadi target diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China.
Video itu direkam oleh seorang pria asal China bernama Guangguan yang dikabarkan pergi ke Xinjiang setelah membaca sejumlah artikel portal berita BuzzFeed News yang mengindikasikan sederet lokasi tempat kamp penahanan Uighur.
(rds)
