Gibran Usut Rumah 2 Lantai di Solo Dapat Bansos untuk Renovasi Kamar
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akan menelusuri Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) yang diduga salah sasaran. Bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut diterima sejumlah warga Solo yang tidak memenuhi kriteria.
Temuan BSPS salah sasaran tersebut diketahui setelah Komisi IV DPRD Kota Solo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Gibran sendiri heran bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) itu digunakan untuk membuat kamar baru di sebuah rumah dua lantai.
“Kok iso nampa (kok bisa menerima) bantuan itu lho. Kan itu dua lantai,” katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (26/11).
Gibran mengatakan saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah menelusuri proses penyerahan BSPS kepada warga. Penelusuran dilakukan oleh Inspektorat Pemkot Solo selaku lembaga pengawasan daerah.
“Kalau benar salah sasaran akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Meski demikian, Putra Presiden Joko Widodo itu belum menentukan langkah yang akan diambil jika nantinya ditemukan pelanggaran. Ia juga tidak menjawab saat ditanya mengenai konsekuensi bagi warga penerima bantuan salah sasaran tersebut.
“Nanti kita lihat, kita telusuri dulu,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Putut Gunawan mengatakan sidak dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Dari hasil sidak diketahui BSPS digunakan untuk menyelesaikan rumah baru.
“Bangunannya sudah jadi, tinggal kurang plafon. Nah itu mendapat bantuan,” katanya.
Selain itu, BSPS juga diterima oleh dua warga kompleks Perumahan Nasional (Perumnas). Bantuan tersebut digunakan untuk membuat membangun lantai dua.
Kasus serupa juga terjadi di daerah Sabrang Lor, Mojosongo. BSPS digunakan untuk membangun kamar di lantai dua.
Putut menyebut petugas survei tidak bekerja secara profesional. Bahkan ia menduga adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu.
“Semoga masalah ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Solo sehingga tahun depan bantuan bisa lebih tepat sasaran,” kata politisi PDIP tersebut.
BSPS sendiri merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendorong swadaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian. Bantuan diberikan senilai Rp20 juta dengan alokasi Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
(syd/gil)
