Polisi di Madrid Berunjuk Rasa Tolak Reformasi Hukum yang Membahayakan
Ribuan polisi di Kota Madrid, Spanyol, melakukan aksi unjuk rasa, Sabtu (27/11). Para penegak hukum itu memprotes menolak rencana reformasi hukum keamanan yang kontroversial.
Para polisi pengunjuk rasa itu menolak rencana perubahan undang-undang yang membiarkan gambar polisi tanpa perizinan, karena itu bisa membahayakan mereka sendiri.
Sebelumnya pemerintahan sayap kiri Spanyol saat ini ingin mengubah hukum keamanan warga, atau dikenal sebagai hukum gag yang ditelurkan pada 2015 silam di bawah pemerintahan sayap kanan.
Dengan mengibar-kibarkan bendera Spanyol dan spanduk perserikatan, para pengunjuk rasa itu pun ditemani politikus sayap kanan senior. Para demonstran melakukan pawai hingga ke depan Kementerian Dalam Negeri.
Mereka menyatakan bahwa reformasi seharusnya tak melepas perlindungan bagi polisi dan pasukan keamanan, membahayakan keamanan publik dan mengurangi kemampuan operasional untuk menghentikan demonstrasi berujung kerusuhan.
“Kami menolak reformasi ini. Kami percaya hukum harus disesuaikan dengan zaman sekarang dan harus direformasi, tetapi kami tidak boleh menginjak-injak hak mereka yang bertanggung jawab atas keamanan, yang bekerja dengan undang-undang ini setiap hari,” kata Pemimpin Jusapol–kelompok polisi pengunjuk rasa–Miguel ngel Gomez, seperti dikutip dari AFP.
Pemimpin kubu oposisi dalam politik Spanyol, Pablo Cassado, dalam orasinya di hadapan demonstran menyatakan pihaknya mendukung penuh tuntutan para polisi tersebut.
“Setiap hari empat polisi diserang, dan ini sungguh suatu hal yang tak dapat ditoleransikan,” ujar pemimpin sayap kanan, Partai Populer, tersebut.
Cassado pun mendesak Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez untuk, “dengarkan di jalanan ini dan kepada ribuan polisi yang mengambil risiko untuk hidup mereka demi mempertahankan kebebasan dan demokrasi di Spanyol.”
Politikus sayap kanan lainnnya yang juga berada di dalam barisan demonstran adalah pemimpin partai Vox, Santiago Abascal; dan pemimpin sayap kanan Partai Ciudadanos, Ines Arrimadas.
“Pada dasarnya, apa yang hukum ini menghilangkan perlindungan polisi dan mengkriminalisasi mereka,” ujar Arrimadas.
Dia pun menyatakan mengaku lelah dengan fakta bahwa penjahat di Spanyol memiliki lebih banyak perlindungan dibandingkan polisi, dan mereka yang mematuhi hukum.
Di bawah hukum saat ini, penggunaan gambar petugas polisi yang tidak terautorisasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka adalah pelanggaran serius. Dalam hukum saat ini, pelanggar pun harus membayar denda sekitar 600-10.400 euro.
Reformasi juga mengusulkan perubahan denda, yang akan sebanding dengan pendapatan pelanggar, dan peralatan pengendalian kerusuhan dengan cara yang mungkin paling tidak berbahaya untuk digunakan.
(AFP/kid)
