BKN Sebut Pekerjaan ASN Administratif Bisa Digantikan Teknologi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sifatnya administratif dan repetitif serta sudah memiliki standar operasional prosedur yang jelas bisa digantikan oleh teknologi.
Hal itu disampaikan merepons isu kemungkinan robot akan menggantikan pekerjaan PNS di masa depan. Wacana itu awalnya terlontar dari Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan ‘Robot’ Lebih Cepat dari Eselon III dan IV.
“Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi,” kata Satya kepada Indonesia.com, Senin (29/11).
Pihaknya tengah melaksanakan transformasi digital dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam manajemen ASN. Upaya itu, kata dia, telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ke belakang.
Satya mengatakan proses transformasi digitalisasi itu saat ini tengah dipercepat. Terlebih lagi, saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks imbas pandemi COVID-19.
Ia juga menjelaskan jumlah ASN di Indonesia saat ini terus menurun. Sebab, PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut. Melihat kondisi itu, Ia juga berharap transformasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik bisa terus berjalan dengan baik.
“Jadi ke depannya formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik,” kata Satya.
Di sisi lain, Satya menjelaskan saat ini pemerintah juga tengah melaksanakan program reformasi birokrasi. Program itu, kata dia, berimbas pada jabatan Eselon 4 dan 3 sudah dihapuskan dan diganti dengan pejabat fungsional.
“Ini dapat membuat PNS bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,” ujar dia.
Sebelumnya Jokowi menyinggung soal kemungkinan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di lingkungan pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Ini artinya, robot pengganti PNS eselon III dan IV itu tidak semata-mata untuk merampingkan birokrasi saja.
Menurut Jokowi, perkembangan zaman yang cepat lah yang membuat pemerintah harus bisa mengikuti, termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik.
“Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena perubahan sekarang cepat,” ujarnya di Istana Merdeka, Senin (2/12).
(rzr/iam/arh)
