Bentrok Berulang TNI-Polri, Antara Arogansi Korsa dan Kesejahteraan
Jakarta, Indonesia —
Bentrokan antara personel TNI dan Polri di level akar rumput yang terulang dinilai terkait masalah budaya internal yang merasa lebih tinggi dari institusi lain. Selain itu, ada masalah kecemburuan soal kesejahteraan. Pengobatannya tak cukup dengan acara simbolis berupa pertunjukan kekompakan.
Bentrokan teranyar terjadi saat Satgas Nanggala Kopassus terlibat baku hantam dengan anggota polisi dari Satgas Amole Polri di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Sabtu (27/11).
Pemicunya adalah masalah sepele, yakni harga rokok. Saat itu, enam anggota Satgas Amole berjualan rokok di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika.
Sebanyak 20 Personel Nanggala Kopassus yang membeli rokok komplain soal harga, hingga berujuk bentrok.
Tiga hari sebelumnya, seorang anggota TNI dan dua polisi lalu lintas (Polantas) terlibat perkelahian di Ambon, Maluku, Rabu (24/11). Baku hantam itu juga terjadi karena masalah sepele; warga yang tak terima ditilang dan memanggil kerabatnya seorang anggota TNI.
Kedua peristiwa bentrokan itu diklaim telah selesai dengan cara kekeluargaan. Kedua pihak yang berseteru dianggap telah berdamai.
Konflik yang melibatkan personel TNI dan Polri di level bawah menjadi masalah klasik yang terus berulang kembali.
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai bentrok antara personel TNI dan Polri belakangan ini menjadi pekerjaan rumah besar Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya, bentrokan melibatkan TNI dan Polri bukan hal baru.
“Kasus bentrok sesama aparat ini sudah kesekian kali berulang. Makanya institusi Polri maupun TNI tidak boleh mengecil-ngecilkan masalah seperti ini,” kata Bambang kepada Indonesia.com, Selasa (30/11).
Data dari KontraS mencatat ada 19 kejadian konflik antara TNI-Polri di era kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selama 2 tahun.
Salah satu yang menjadi sorotan sejumlah anggota TNI AD menyerang Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus 2020 lalu. Penyerangan dipicu kabar bohong Prada Muhammad Ilham kepada rekan-rekannya.
Tak hanya itu, anggota TNI 734 SNS dan Brimob di Kepulauan Tanimbar, Maluku bentrok di Pasar Saumlaki pada Pada 21 Desember 2019. Insiden itu dipicu personel TNI tidak diterima ditegur Brimob karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Enam polisi dan satu sipil terluka.
Bambang menilai bentrokan kerap dipicu hal yang remeh-temeh dan sepele. Bentrokan meletus, kata dia, pasti memiliki akar masalah yang sama: problem kultural.
Problem itu, kata dia, terjadi ketika dua institusi itu terus memompa jiwa korsa, kompetitif, superioritas dan harus unggul dari yang lain. Namun, Ironisnya penerapannya di lapangan oleh personel justru salah kaprah.
“Akibatnya memandang rendah institusi lain, tidak menghargai profesi lain dan sebagainya. Arogansi seperti inilah salah satu yang menyebabkan konflik,” kata Bambang.
Bambang pun berharap sampai kasus serupa ke depan tak terulang dan meluas ke sejumlah daerah. Internal TNI dan Polri diharapkan turut berbenah dan di evaluasi secara serius.
Bambang menilai cara-cara instan yang bersifat simbolis dan seremonial tak bisa lagi dilakukan untuk menyelesaikan konflik personel di lapangan. Kini, pertunjukan kekompakkan dan soliditas prajurit melalui simbol pucuk pimpinan TNI/Polri tak lagi cukup.
“Itu tak menyelesaikan problem yang lebih substansial. Tetapi harus membangun mindset anggota untuk saling menghargai pada semua profesi sesuai tupoksinya masing-masing,” kata dia.
Mencegah terjadinya kejadian itu, Bambang berharap di internal TNI dan Polri perlu dilakukan Reformasi Kultural. Ia menilai selama ini hukuman bagi personel di lapangan tidak efektif mencegah kejadian bentrok berhenti. Karenanya, perlu ada evaluasi menggunakan perspektif lain untuk merubah mindset prajurit agar lebih bisa menghargai pihak lain.
“Caranya menekan arogansi individu maupun dengan mengatasnamakan korsa,” kata dia.
Bersambung ke halaman berikutnya…
Superioritas Prajurit dalam Konteks yang Salah
