Aduan Pelanggaran Etik Pilkada Lebih Banyak dari Pemilu 2024
Makassar, Indonesia —
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut jumlah aduan pelanggaran etik Pilkada kali ini lebih banyak dari masa Pemilu 2024 kemarin.
“Selama 10 bulan terakhir jumlah pengaduan ke DKPP itu mencapai 568. Itu pengaduan sangat besar untuk lembaga peradilan etik,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Makassar, Jumat (25/10).
Heddy menerangkan penyebab banyak aduan pelanggaran etik ke DKPP tersebut disebabkan adanya hubungan kedekatan antara penyelenggara, KPU dan Bawaslu dengan peserta Pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kedekatan dalam hal geografis maupun emosional. Calon bupati dan gubernur pasti kenal dengan ketua KPU dan Bawaslunya. Mereka juga punya tim sukses dari saudaranya, kadang-kadang bersaudara dengan penyelenggara Pemilu, inilah yang kadang-kadang mengganggu integritas penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Menurut Heddy, menurunnya integritas penyelenggara Pemilu bukan dari penyelenggaranya tapi faktor lingkungan di sekitarnya dan faktor eskalasi politik, sehingga hal ini yang membuat integritas KPU dan Bawaslu goyah yang berakibat banyaknya aduan ke DKPP.
“Inilah yang harus kita sadari bersama dan yakini, bahwa Pilkada nanti dalam penegakan etik, dalam hal pelaksanaannya akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelasnya.
Heddy menyebutkan jumlah aduan yang diterima DKPP selama 2024 sudah mencapai 568 per 25 Oktober 2024. Angka ini hampir dua kali lipat dari jumlah aduan yang diterima DKPP pada 2023 yang mencapai 325 aduan.
“Bulan Oktober 2024 masih berjalan, tapi aduan yang diterima DKPP sudah mencapai 173 persen dari jumlah aduan yang diterima pada 2023. Oleh karena itu kami ingin menjadikan Rakor ini sebagai pengingat bagi penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan baik dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” bebernya.
Menurut Heddy aduan pelanggaran etik ke DKPP jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada saat Pemilu 2024 Februari lalu.
“Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat Pilkada jauh lebih tinggi dibanding Pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu,” pungkasnya.
(mir/wiw)
