Aktivis Bela Kapolri soal Keputusan Angkat Novel dkk Jadi ASN
Sejumlah elemen kelompok masyarakat mengajukan diri sebagai pihak ketiga untuk mengintervensi rencana Pergerakan Advokat Nusantara menggugat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas penerbitan Perpol Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan mantan pegawai KPK sebagai ASN Korps Bhayangkara.
Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan intervensi tersebut dimungkinkan oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Dalam konteks sebagai wakil sosial menyatakan akan mengajukan sebagai pihak intervensi atau sebagai pihak ketiga,” kata Yudi kepada wartawan usai menemui Divisi Humas Polri, Senin (20/12).
Yudi meyakini keputusan Listyo mengangkat 44 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri telah memenuhi aturan hukum yang berlaku, di antaranya adalah Undang-undang Pasal 1 ayat (3) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
“Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalan hal ini Kapolri,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan Listyo perlu didukung karena akan memperkuat Polri dalam memberantas korupsi. Yudi mengajak semua pihak ikut sebagai pihak ketiga dalam rencana gugatan tersebut.
“Untuk bergabung bersama kami dan ikut terlibat sebagai pihak ketiga atau pihak intervensi dalam memperkuat kepolisian yang sedang bergerak ke arah reformasi kepolisian,” katanya.
Sebanyak 44 mantan pegawai KPK yang telah resmi menjadi ASN di Polri tengah mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri, Bandung, Jawa Barat selama dua pekan.
Mereka akan mengikuti sejumlah pembekalan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga sejumlah pejabat utama Mabes Polri.
Novel dan kawan-kawan akan mulai aktif bertugas pada awal Januari 2022 mendatang. Besaran gaji Novel dan kawan-kawannya nantinya disesuaikan ketika mulai bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.
(mjo/fra)
