Aplikasi Layanan Publik Kendal, Kuda Sakti Raih Apresiasi KemenPANRB
Jakarta, Indonesia —
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah menerima penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024 dalam ajang Gebyar Pelayanan Prima yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas terobosan berupa aplikasi Kumpulan Data Statistik Terintegrasi (Kuda Sakti).
Bupati Kendal Dico M Ganinduto yang menerima penghargaan secara langsung di Jakarta menyampaikan, apresiasi tersebut merupakan buah kerja keras dinas terkait guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Hasil ini tentu untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, karena beberapa data statistik yang ada di beberapa OPD juga saat ini sudah mulai terintegrasi di Dinas Kominfo dan itu menjadi satu pintu, sehingga kita juga bisa mengambil beberapa langkah strategis dalam memutuskan kebijakan di Kabupaten Kendal,” kata Dico, Selasa (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dico berharap, ke depannya seluruh aplikasi yang dimiliki Pemkab Kendal dapat dijadikan satu. Dia meminta agar inovasi ini terus dikembangkan dan disempurnakan.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas berharap Gebyar Pelayanan Prima akan dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah terkait optimalisasi pelayanan publik.
“Bagaimana kita ini mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ajak Abdullah.
Pengukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan KemenPANRB mencatatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional pada 2023 mencapai skor 3,78 dari skala 5, atau masuk kategori baik. Sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional mendapat skor 3,53 dari skala 4.
Gebyar Pelayanan Prima sebagai ajang yang mengapresiasi peningkatan layanan publik, tahun ini mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif.”
Penghargaan diberikan kepada 10 Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 21 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta 75 Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.
Adapun evaluasi pelayanan publik pada 2024 ini dilaksanakan terhadap 634 instansi pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan 21 di antaranya menerima penghargaan Gebyar Pelayanan Publik.
(rea/rir)
