Banjir Besar Kalimantan, Pertaruhan Rapor Jokowi Atasi Bencana

Jakarta, Indonesia —

Hampir sebulan banjir di Sintang, Kalimantan Barat tak kunjung surut. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang mencatat hingga Selasa (16/11), setidaknya ada 35.807 KK atau 124.497 warga terdampak. Dari jumlah warga yang terdampak itu, sebanyak 25.884 orang terpaksa harus mengungsi.

Berdasarkan data BPBD Sintang, warga mengungsi tersebar di 32 posko pengungsian yang ada di 12 kecamatan di Sintang. Selain itu, terdapat juga 24 dapur umum dan 5 posko. Itu pun, belum termasuk warga-warga yang mengungsi tak terpusat alias mandiri.

Banjir besar wilayah yang masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas itu tercatat menjadi perhatian nasional sejak dua tiga pekan terakhir. Namun, perhatian pusat dinilai belum cukup intens ke sana beberapa waktu terakhir, pun terkait kajian banjir yang meluas dan bertahan berpekan-pekan itu.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Gerindra Fadli Zon sempat menyindir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang atraktif menjajal sekaligus meresmikan sirkuit internasional di Mandalika, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu. Tapi, gara-gara sindirannya lewat Twitter, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu disentil langsung Ketua Umum Gerindra–yang juga Menteri Pertahanan–Prabowo Subianto.

Tapi, di Kalimantan, banjir bukan hanya terpantau di Sintang saja, juga di beberapa daerah yang memang merupakan bagian dari DAS di pulau yang telah dideklarasikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru menggantikan DKI Jakarta di pulau Jawa. Sebut saja di Banjarmasin dan wilayah-wilayah yang menjadi bagian DAS Barito, Kalimantan Selatan; wilayah Sanggau yang juga menjadi bagian dari DAS Kapuas di Kalbar; dan, wilayah Kotawaringin Timur yang menjadi DAS Mentaya di Kalimantan Tengah.

Kemarin, Selasa (16/11), Jokowi bersuara soal kondisi banjir di Sintang. Jokowi menyebut kerusakan lingkungan di daerah tersebut telah terjadi cukup lama. Akibatnya, Sungai Kapuas meluap ke wilayah sekitar saat hujan lebat terjadi.

“Itu karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan, yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu yang harus kita hentikan karena masalah utamanya ada di situ,” kata Jokowi usai peresmian jalan tol di Serang, Banten, Selasa (16/11).

Dalam pernyataan yang juga diunggah di akun media sosial pribadinya, Jokowi menjanjikan perbaikan lahan mulai tahun depan, 2022.

Menanggapi pola komunikasi dan langkah kebijakan presiden itu, Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menilai hal tersebut tak lepas dari upaya mempertahankan citra positif di hadapan rakyat. Indonesia.com meminta tanggapan Ubed sehari sebelum Jokowi menyampaikan pernyataan dengan tujuan mencari tahu pola sang kepala pemerintahan itu menangani krisis banjir yang dihadapi rakyat, juga kemungkinan yang dihadapi bila datang ke lokasi bencana.

Menurut Ubed, bencana banjir adalah musibah yang tak lepas dari kegiatan manusia di lingkungan. Oleh karena itu, menurutnya andai Jokowi meninjau langsung ke Sintang, pasti ada pertanyaan besar terkait pelbagai proyek yang potensial merusak lingkungan di daerah tersebut.

“Cara berpikir elite politik kita termasuk presiden terjebak pada pola perilaku lebih senang melakukan sesuatu memiliki citra besar atau pengaruh besar pada pembentukan image positif. Ketika presiden ke sana akan ada pertanyaan besar terkait lingkungan di Sintang. Nah itu jadi yang tak ingin diinginkan presiden,” kata pria yang akrab disapa Ubed itu kepada Indonesia.com, Senin (16/11).

Tak hanya itu, Ubed juga menilai Jokowi tengah mempertahankan citra positifnya usai berpidato di KTT PBB terkait Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, pada awal November lalu. Kala itu, Jokowi menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam membantu menangani perubahan iklim yang terus memburuk.

Bahkan, kala itu segala puja dan puji diarahkan pemimpin dunia kepada Jokowi terkait komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim selama ini.

Namun, di sisi lain, kata Ubed, kondisi di dalam negeri saat ini berlangsung kontradiktif. Terlebih lagi kejadian bencana banjir di Sintang sudah terjadi selama sebulan lamanya. Ia lantas mengibaratkan citra positif demikian hanya bagus di luar negeri, namun tak bagus di dalam.

“Demi citra dan menutup-tutupi sehingga mengabaikan kepedulian negara pada problem rakyatnya. Mungkin seperti ibarat apel merah busuk ya. Jadi di luar itu kulitnya masih bagus tapi di dalam busuk,” kata Ubed.

“Itu kontradiktif. Apa yang dinarasikan di Glasgow apa yang terjadi di Indonesia. Makanya dia sampai hari ini gak mau ke sana [Sintang],” tambahnya.

Lebih lanjut Ubed melihat kondisi sebaliknya justru terjadi ketika Jokowi hendak meresmikan proyek infrastruktur. Baginya, Jokowi akan bergerak cepat meresmikan proyek infrastruktur bila telah rampung dikerjakan. Atau sebaliknya bila proyek itu mengalami kendala di lapangan.

Proyek infrastruktur, kata dia, merupakan semangat Jokowi untuk terus membangun citra positifnya sebagai pemimpin di hadapan rakyatnya.

“Makanya dia ke Mandalika kan spiritnya ada untuk bangun citra dirinya seperti pemimpin di tengah keterpurukan Demokrasi. Termasuk parahnya tingkat korupsi. Citra buruk itu ia tutup meresmikan Mandalika dan jalan tol misalnya. Itu ada dalam pikirannya,” kata Ubed.

Diketahui, Jokowi resmikan Sirkuit Internasional Jalan Raya Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (12/11). Momentum itu bertepatan ketika banjir Sintang belum surut.

Belakangan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut Jokowi bakal meninjau banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Namun sebelum Jokowi, ia akan terlebih dulu ke Sintang pada Kamis (18/11).

Ia menyebut kunjungannya ke Sintang untuk memantau langsung keadaan terkini. Itu juga dilakukan untuk mengatur jadwal kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sintang. Ia menyebut Jokowi telah menyatakan akan berkunjung ke Sintang usai kunjungan Basuki.

“Saya baru akan ke sana lusa karena besok ada sidang Kabinet Paripurna sehingga saya ke sana Kamis,” kata dia kepada wartawan di Serang, Banten, Selasa (16/11).

Seperti Jokowi, Basuki menduga banjir Sintang disebabkan oleh alih fungsi hutan tangkapan hujan (catchment area) menjadi perkebunan. Dugaan tersebut ia buat setelah mendapat laporan dari Lasarus, Anggota Komisi V DPR RI dari Kalimantan Barat.

“Bayangkan Sungai Kapuas panjang 1.100 km dengan total catchment area yang sudah berubah fungsi,” imbuhnya.

Buka halaman selanjutnya, ada pilihan Jokowi.