Bantah PKB, Komisi II Anggap Pemilu di 15 Februari 2024 Sebatas Usulan
Komisi II DPR membantah kabar kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal Pemilu 2024 pada 15 Februari.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menganggap kabar tersebut baru sebatas usulan. Hingga kini, pihaknya belum menetapkan jadwal lanjutan pembahasan Pemilu setelah ditunda Oktober.
“Sekarang dibilang pemerintah sepakat, sepakat dengan siapa? Siapa yang mewakili pemerintah, siapa yang mewakili KPU, dan siapa yang mewakili DPR?” kata dia, kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (9/12).
Kabar kesepakatan pemilu 15 Februari sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyatakan pemerintah sudah menyepakati usul KPU bahwa pemilu digelar 15 Februari 2024.
“Sudah katanya pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II DPR, yang saya dengar tapi ya. Nanti di-cross check dengan Komisi II DPR. Itu sepakat di bulan Februari 2024, 15 Februari,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/12).
Doli, yang merupakan politikus Partai Golkar itu, mengaku terus melakukan pendekatan secara formal terkait pembahasan jadwal Pemilu 2024. Hasil rapat terakhir, dia menyebut pemerintah lewat Kementerian dalam Negeri mengusulkan Pemilu digelar 15 Mei 2024.
Lantaran Komisi II belum sepakat, ia meminta pemerintah melakukan konsolidasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).
“Karena ini berkaitan dengan soal keterlibatan partai politik kita juga waktu itu merekomendasikan pemerintah agar melakukan konsolidasi dengan partai politik,” kata dia.
Pascarekomendasi itu, pihaknya belum menerima informasi secara resmi hasil konsolidasi tersebut. “Jadi kami menganggap silakan saja kalau sekarang ada yang menyepakati, kami (anggap) usulan saja. Usulan nanti kalau pada saat rapat kerja kita bahas,” kata dia.
Senada, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan belum ada kesepakatan yang tercapai soal waktu penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sampai detik ini, belum ada titik temu terhadap kapan pelaksanaan pilpres dan pemilu [2024] dilaksanakan,” ucap dia, yang merupakan politikus PAN itu, Kamis (9/12).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse meminta KPU dan pemerintah lebih dulu satu suara terkait waktu penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kita minta penyelenggara pemilu dan pemerintah bersepakat lebih dahulu sebelum ke DPR. Supaya di rapat konsultasi, pemerintah dan KPU satu suara soal hari H,” kata dia.
Ia mengatakan DPR dalam posisi menerima apapun kesepakatan KPU dan pemerintah soal waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 itu.
“Kalau DPR terima saja, kalau belum bersepakat, nanti dikira DPR intervensi,” ucapnya.
(mts/thr/kid)
