Bappenas Tertinggi, Kementerian Desa Terendah
Hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Bappenas dengan nilai tertinggi di level kementerian/lembaga. Sementara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat nilai terendah.
SPI dilakukan untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi, dan 0 menunjukkan sangat korup.
Tahun ini, survei melibatkan 98 kementerian/lembaga, 508 pemerintah kabupaten/kota, di 34 provinsi.
Variabel dalam survei ini meliputi pertanyaan gratifikasi/suap/pemerasan; penyalahgunaan fasilitas kantor; jual beli jabatan; intervensi; dan korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Mengutip laporan hasil SPI, Bappenas mendapatkan skor sebesar 86,71, diikuti Kementerian Luar Negeri dengan skor 85,86, lalu Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 85,70, Kementerian Perindustrian dengan skor 85,62, Kementerian Perdagangan dengan skor 84,44.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat skor 65,67. Terendah dibanding sejumlah kementerian lainnya.
Di level lembaga non kementerian, Bank Indonesia mendapatkan skor tertinggi dengan 89,69. Sementara terendah adalah Komisi Kejaksaan dengan skor 71, 41.
Kemudian di level Pemerintah Provinsi, DIY mendapat skor tertinggi dengan nilai 82,81 dan Sulawesi Barat terendah dengan skor 49,13.
Kemudian di level Pemerintah Kabupaten/Kota, indeks tertinggi dicapai Kabupaten Boyolali dengan skor 91,7. Sedangkan indeks terendah jatuh pada Kabupaten Mamberamo Raya dengan skor 42.
(yoa/kid)
