Beban MPR Sekarang Berat, Biaya Besar
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa kebutuhan biaya MPR dalam melaksanakan tugas tidak boleh dianggap kecil.
Hal itu merespons kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memotong anggaran MPR RI imbas kebutuhan Covid-19.
Menurutnya, MPR periode 2019-2024 memiliki beban dan tanggung jawab yang semakin berat dibandingkan periode sebelumnya, seperti menjaga ideologi negara serta Empat Pilar Negara yang meliputi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Sementara beban itu dirasa sekarang ini semakin berat. Kadang-kadang, ketika kita merasa aman, itu dianggap tidak sebagai kebutuhan, tapi kalau tidak aman, ya bagaimana memahami Pancasila itu menjadi kebutuhan,” kata Muzani kepada wartawan di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan pada Rabu (1/12).
“Nah itu yang kemudian teman-teman MPR merasa jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu jangan dianggap kecil, sehingga biayanya dianggap kecil,” imbuhnya.
Ia mengakui, jumlah anggaran MPR mengalami pengurangan setiap tahun. Menurutnya, pengurangan itu terjadi karena dilakukan pemotongan dengan alasan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
Namun, dia menegaskan, situasi kebutuhan biaya MPR saat ini terjadi karena kerja kolektif, kerja bareng, kerja lama yang kemudian memunculkan suasana kebatinan yang guyub dan bersatu.
“Itu yang menyebabkan teman-teman MPR berpikirnya seperti itu,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra itu.
Atas dasar itu, Muzani meminta agar pengelolaan keuangan lembaga-lembaga negara yang dianggap perlu harus menjadi perhatian.
“Jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya menjadi berkurang, berkurang,” tuturnya.
Ani, sapaan akrab, Sri Mulyani, sebelumnya dianggap tidak cakap mengelola kebijakan pemerintah terkait anggaran setelah memangkas alokasi anggaran untuk MPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.
Fadel pun meminta Presiden mencopot Ani. Dia beralasan pemotongan anggaran tidak semestinya dilakukan lantaran jumlah pimpinan MPR kini bertambah dari empat menjadi 10 orang.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan pemangkasan memang tak terhindarkan.
Selain MPR, pemangkasan juga dilakukan pada lembaga lain. Pemangkasan dilakukan karena pemerintah sedang memfokuskan penggunaan anggaran negara untuk menangani Covid-19. Karena itu, pemerintah kemudian memangkas anggaran sejumlah instansi dan menggeser anggarannya untuk penanganan Covid-19.
“Anggaran ditujukan agar bisa memberikan tambahan bantuan sosial dan bantuan UMKM serta membayar rawat pasien covid-19 yang melonjak tinggi akibat delta varian,” katanya
Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritik MPR. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, sikap MPR itu kekanak-kanakan.
Menurut Lucius, sikap tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri. Menurut dia, alasan MPR yang meminta Sri Mulyani dicopot itu tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR.
“Masa gara-gara pengurangan anggaran MPR, Presiden diminta mencopot Menkeu sih? Itu kok kekanak-kanakan banget,” kata Lucius.
(mts/DAL)
