Cak Imin Yakin Jokowi Pertahankan Sri Mulyani Meski DPR Minta Copot
Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menganggap pimpinan MPR melakukan langkah yang keliru soal usulan pencopotan Menkeu Sri Mulyani.
Menurutnya, jika MPR gusar dengan pemotongan anggaran, lebih baik membicarakannya dengan pemerintah untuk mencari solusi. Cak Imin yakin Presiden Jokowi tidak akan mencopot Sri Mulyani seperti kehendak MPR.
“Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, malahan dipertahankan sama Pak Jokowi,” kata Cak Imin saat ditemui awak media di gedung DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).
Cak Imin juga yakin usulan pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menkeu bukan berasal dari MPR secara kelembagaan. Menurutnya, itu hanya kehendak pimpinan MPR.
“Saya kira itu keputusan orang-orang MPR, karena tidak mungkin keputusan MPR, karena keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR. Keputusan orang-orang pimpinan MPR,” ujar Cak Imin.
Sebelumnya, pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Ada beberapa alasan mengapa pimpinan MPR mengusulkan itu.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan anggaran lembaga yang dipimpinnya mengalami pengurangan. Padahal, saat ini pimpinan MPR sudah lebih banyak. Dari sebelumnya 8 kini sudah ada 10 orang.
Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Sri Mulyani, kata Bamsoet, beberapa kali tak datang rapat untuk membahas pemotongan anggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengklaim pihaknya sudah memaklumi jika anggaran dipotong akibat pandemi virus corona. Pokok masalah, kata dia, adalah Sri Mulyani yang seolah tidak menghargai MPR lantaran tak pernah datang rapat membahas anggaran.
Menkeu Sri Mulyani sudah angkat suara. Dia menegaskan bahwa beberapa kali rapat dengan MPR memang tidak bisa hadir, namun bukan berarti tanpa alasan. Pada Juli, dia harus rapat bersama Presiden Jokowi sehingga mengirim wakil menteri keuangan untuk rapat bersama MPR.
Lalu pada September, Sri Mulyani harus rapat dengan Badan Anggaran DPR untuk membahas APBN 2022 dan tidak bisa diwakilkan. Saat itu pun MPR sudah sepakat rapat ditunda.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa semua anggaran kementerian dan lembaga kena pemotongan anggaran. Semua itu dilakukan karena pemerintah memberikan subsidi, bantuan sosial pada warga miskin serta alokasi biaya rawat pasien Covid-19 yang besar.
(iam/bmw)
