Dedi Mulyadi Bakal Kasih Rp10 Miliar untuk Desa Istimewa di Jabar

Jakarta, Indonesia —
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk memberikan stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk desa yang memenuhi syarat kriteria menjadi Desa Istimewa.
Demul, sapaan akrabnya, menjelaskan Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam program Keluarga Berencana (KB), tidak ada tengkes, tidak ada kematian anak, hingga pengelolaan sampah baik.
“Pak Menteri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar. Dan, nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” kata Demul di Bandung, Senin (28/4) dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Demul mengusulkan vasektomi bagi suami agar keluarganya bisa menerima bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa.
Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memutus atau menutup saluran vas deferens, yaitu saluran yang mengangkut sperma dari testis ke penis.
Oleh karena itu, Dedi memerintahkan jajarannya untuk memeriksa data terlebih dahulu apakah sang suami juga sudah menjalani Keluarga Berencana (KB) dengan vasektomi.
“Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu,” ujarnya.
“KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tapi perempuan yang memiliki tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” imbuh Dedi.
Dedi beralasan syarat vasektomi itu penting agar bantuan yang diberikan pemerintah menjadi merata dan tak hanya berkutat di satu keluarga.
Lebih lanjut, Dedi mengaku akan memberikan ragam bantuan bagi keluarga yang telah mengikuti program KB. Mulai dari beasiswa hingga subsidi listrik.
“Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh tapi ibunya harus KB dulu. Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh tapi harus KB dulu,” ucap Dedi.
(mab/kid)