Dedi Mulyadi Perintahkan Depok Zero Premanisme

Bandung, Indonesia —

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan agar Kota Depok nol atau zero premanisme.

Hal itu disampaikan Dedi usai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Mapolres Depok pada Selasa (22/4) lalu.

“Hari ini saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi kamtibmas di sini berjalan dengan baik tidak ada problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ungkap Dedi.

Dedi pun mengatakan aksi premanisme harus dicegah dengan tindakan secara kolektif yang melibatkan Pemda Kota Depok hingga tingkat RT/RW, untuk membantu TNI/Polri.

Ia meminta agar dilakukan evaluasi terkait tata kelola data kependudukan dan tata ruang di Kota Belimbing ini agar warganya nyaman.

“Wali kota sampai jajaran RT/RW harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok tentang tata ruang karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota,” kata Dedi.

Dedi juga menyoroti soal kebersihan lingkungan di Depok. Ia meminta menambah petugas kebersihan sampai tingkat kelurahan, untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Depok.

Selain itu, kualitas pelayanan pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

“Saya harapkan Depok tingkat kebersihannya ditingkatkan. Saya bilang petugas kebersihan di kelurahan-kelurahan harus diperbanyak,” tuturnya.

Selain itu, Dedi pun menyorot soal sarana prasarana hingga kualitas pendidikan di Depok.

“Kedua, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kita barusan sudah bicara juga bagaimana jumlah sekolah SD, SMP, SMA-nya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa yang ada di sini, jumlah siswanya berapa,” katanya.

Dugaan premanisme di Depok mencuat dalam pemberitaan nasional setelah ada aksi pembakaran mobil polisi oleh sejumlah oknum ormas di kota tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menyindir kehadiran Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buntut 3 mobil polisi di Depok dibakar ormas saat hendak menangkap pelaku penganiayaan pada Jumat (18/4) lalu.

“Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?” kata Abdullah dalam keterangan tertulis, Senin (21/4).

Abdullah menilai keberadaan satgas tersebut menjadi penting untuk membantu tugas kepolisian bahkan sampai tingkat kecamatan.

Terlebih, kata dia, ormas di Depok itu telah melakukan perlawanan kepada aparat penegak hukum dengan membakar mobil.

“Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum,” ujar dia.

(csr/kid)

[Gambas:Video ]