Diplomasi RI dalam Stabilitas Pasifik & Mewujudkan Kedamaian Global

Jakarta, Indonesia —

Diplomasi Indonesia yang menekankan prinsip “Politik Bebas Aktif” semakin diuji di tengah konflik di sejumlah kawasan seperti Eropa timur, Timur Tengah, hingga Laut China Selatan.

Ada sejumlah masalah pelik yang saat ini terjadi di kawasan Asia Pasifik. Beberapa di antaranya, seperti konflik di Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara serta konflik di Laut China Selatan.

Berdasarkan jurnal berjudul ‘Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum’, Indonesia berupaya ikut aktif mencari solusi atas konflik tersebut. Hal ini disebabkan lantaran Indonesia berada di dekat negara-negara Asia Pasifik yang sedang berkonflik.

Oleh karena itu, Indonesia disebut punya peran strategis untuk mendorong stabilitas keamanan di Kawasan Asia Pasifik.

Menjaga stabilitas di Kawasan Asia Pasifik

Untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan Pasifik, Indonesia pada zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memperkuat diplomasinya dengan mengeluarkan kebijakan bernama Global Maritime Fulcrum (GMF).

Kebijakan GMF ini diumumkan secara resmi oleh Jokowi tidak lama setelah ia dilantik menjadi Presiden Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-9 di Naypyidaw, Myanmar, pada 2014 silam.

Kebijakan GMF ini berperan penting dalam mengatasi isu-isu keamanan di kawasan Pasifik. Pasalnya, melalui kebijakan ini, Indonesia bisa membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik.

Melalui kebijakan ini pula, Indonesia bisa memperkuat pengaruhnya sebagai salah satu negara Poros Maritim Dunia.

Selain itu, untuk mendorong stabilitas perdamaian di kawasan Pasifik, Indonesia juga berperan aktif dalam mengatasi konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Peran ini dapat dilihat saat Indonesia menggalang kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam membentuk code of conduct pada 2017 lalu.

Code of conduct ini berfungsi untuk memberikan solusi alternatif kepada China agar konflik di Laut China Selatan bisa segera diakhiri. Sebab, ancaman konflik ini tidak hanya menyeret China saja, tetapi juga bisa melibatkan Indonesia serta negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Berperan aktif mewujudkan kedamaian global

Selain menjaga stabilitas perdamaian di Kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga berkomitmen menjaga dan mewujudkan kedamaian global.

Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Untuk mewujudkan komitmen ini, Indonesia sudah berupaya mendorong perdamaian di antara negara-negara yang sedang berkonflik. Bahkan, di era Presiden Jokowi, diplomasi perdamaian Indonesia juga menjangkau Rusia hingga Gaza.

Pada 2022 lalu, Presiden Jokowi melakukan perjalanan ke Ukraina dengan durasi kurang lebih 11 jam. Perjalanan tersebut bertujuan untuk menemui Presiden Ukraina, Volodimyr Zelensky.

Tujuannya sederhana, yakni untuk membuka peluang diskusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Sebeb, Indonesia dan Rusia merupakan negara yang terbilang punya hubungan erat di dalam berbagai bidang.

Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut, Rusia diharapkan maun membuka pintu dialog agar mereka segera menghentikan agresinya terhadap Ukraina.

Memang, misi damai Jokowi belum membuahkan hasil. Perang masih berkecamuk, bahkan sampai detik ini. Namun, apa yang dilakukan Jokowi saat itu setidaknya jadi langkah awal meredakan benih-benih ketegangan antar negara-negara G20 yang terbelah imbas perang Rusia-Ukraina.

Indonesia juga vokal dalam menyuarakan perdamaian di Gaza. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri era Jokowi, Retno Marsudi, sudah berulang kali berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Israel untuk segera mengakhiri agresi terhadap warga Palestina.

Kuatnya upaya diplomasi Indonesia di untuk menjaga perdamaian di Kawasan Asia Pasifik dan global ini juga juga diakui oleh Retno. Ia menyebut, upaya-upaya ini dilakukan sebagai bukti jika Indonesia bukan hanya negara penonton saja, tetapi juga negara yang punya andil besar dalam mendorong perdamaian dan ketertiban dunia.

“Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton,” kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024 Agustus lalu.

(gas/bac)

[Gambas:Video ]