DKI Jawab PDIP soal Anggaran TGUPP Anies Naik Jadi Rp19 Miliar
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjawab pertanyaan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono soal anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang naik dalam RAPBD DKI Jakarta 2022.
Ia menjelaskan pada 2021, anggaran untuk TGUPP pada APBD sebesar Rp19,879 miliar.
“Bahwa kaitan dengan TGUPP tahun 2021 anggaran yang dibuat dalam APBD adalah sebesar Rp19,879 miliar. Realisasinya sampai November 2021, sebesar Rp15,965 miliar,” kata Sigit.
Sementara dalam RAPBD 2022, ia mengatakan dari hasil pembahasan di Komisi A, pagu yang dianggarkan untuk TGUPP adalah sebesar Rp19,876 miliar.
“Mohon izin koreksi dari 2021 ke 2022 ada penurunan di jumlah pagu anggarannya,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mempertanyakan anggaran untuk TGUPP yang naik dalam RAPBD DKI Jakarta 2022.
Pertanyaan itu disampaikan Gembong dalam rapat badan anggaran penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD 2022, Rabu (24/11).
“Di saat masa jabatan Pak Gubernur tinggal hitungan bulan, tapi justru alokasi APBD berkaitan dengan TGUPP justru naik lumayan dibandingkan tahun 2021 yang sekarang berjalan. 2021 alokasi anggaran untuk TGUPP sekitar 18 (miliar) sekian. Tahun 2022 alokasi anggaran justru naik menjadi 19 (miliar),” kata Gembong.
Gembong juga mengatakan selama ini peran TGUPP sangat sentral dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut hal itu mengganggu kerja SKPD.
“Yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu dengan hadirnya TGUPP ini. Rasanya tidak elok, seorang pejabat Pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa,” katanya.
Ia mengaku tidak masalah jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan sebanyak-banyaknya orang untuk di TGUPP. Namun ia meminta agar pemerintah tidak menggunakan dana dari APBD.
“Mau 200 orang kek, 300 orang silakan, tapi jangan gerogoti APBD kita. APBD biar kita serahkan dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Jakarta, bukan untuk TGUPP,” katanya.
Ia pun menyarankan agar operasional TGUPP menggunakan dana operasional dari Gubernur. Sementara anggaran TGUPP di 2022 diminta dihapus.
“Silakan gunakan dana operasional yang luar biasa itu, per bulan kan 4 sekian miliar, kenapa tidak disisihkan sebagian untuk dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP. Di sini saatnya pak gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta dengan mengalokasikan sebagian dana operasional untuk TGUPP,” katanya.
“Maka kami rekomendasikan alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya 19 sekian miliar untuk di-drop, di nol kan,” katanya.
(yoa/pmg)
