DKI Tegaskan Tak Ada Arahan Bentuk Pasukan Siber MUI Lawan Buzzer
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara ihwal rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army. Riza memastikan, pembentukan pasukan siber MUI itu bukan atas arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Tidak ada arahan khusus (membentuk pasukan siber), kami menghormati semuanya. Dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi Covid, jangan sampai ada masalah gangguan informasi lain yang tidak baik,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11).
Menurut Riza, keberadaan pasukan siber dalam sebuah organisasi saat ini bukan hal yang aneh. Menurut dia, banyak organisasi yang juga memiliki pasukan siber.
Namun, ia meminta agar keberadaan pasukan siber itu tetap menjaga arus informasi dengan tidak menyebarkan berita hoaks ataupun fitnah yang tidak bertanggung jawab di media sosial.
“Gunakan medsos secara baik, secara bijak, saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi kami mengajak untuk diteliti kembali, dicermati kembali, dipastikan lagi informasi dan gunakan informasi yang dapat dipercaya,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Riza juga menilai jika rencana pembentukan pasukan siber MUI Jakarta itu tak berkaitan dengan masalah politik. Menurutnya, setiap organisasi atau lembaga berhak memiliki pasukan siber.
“Kita tahu bahwa setiap organisasi punya kewenangan hak masing-masing sesuai AD/ART masing-masing. Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis,” ungkapnya.
Riza juga meminta agar hal ini tak dikaitkan dengan masalah pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Menurutnya, jalan menuju Pilpres 2024 masih panjang.
“Pilpres masih lama, pileg masih lama, pilkada masih lama. Sekarang saatnya bersatu padu berkolaborasi bersinergi membangun bangsa negara, khususnya DKI Jakarta,” tutur Riza.
MUI DKI Jakarta belakangan mendapat sorotan setelah menyinggung rencana membentuk pasukan siber atau cyber army untuk melawan para pendengung atau buzzer media sosial yang kerap menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam.
Ketua Umum MUI Munahar Muchtar mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Rencana tersebut dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Infokom MUI se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10) lalu.
Munahar menjelaskan Infokom MUI DKI tidak sekadar bermain di atas mimbar. Dakwah dilakukan juga melalui melalui penyebaran berita dan informasi melalui kanal media sosial resmi miliki MUI DKI.
Selain itu, cyber army juga untuk membela dan membantu Anies terkait pemberitaan. MUI DKI merasa, mereka juga menjadi mitra kerja Anies.
(DAL)
