DPR Akan Cek BPK dan BPKP soal Peluang Audit LSM ala Luhut
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut rencana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengaudit non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu pengecekan lebih lanjut soal mekanismenya.
Dasco mengatakan LSM yang ada harus memiliki semangat keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas.
“Semangat yang kemudian disampaikan itu kami setuju, bahwa semangat keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas itu memang harus dimiliki oleh teman-teman LSM,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (16/11).
Dasco menyebut saat ini LSM sudah cukup banyak. Namun, ia belum bisa bicara banyak terkait mekanisme audit LSM tersebut.
“Kalau kemudian diaudit tentu mekanismenya nanti akan, ya kita lihat dulu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) itu mungkin atau tidak,” ujarnya.
Luhut sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mengaudit LSM menyusul kasus dugaan menyebarkan informasi yang tak benar. Pernyataan itu disampaikan Luhut saat dimintai tanggapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang pemerintah klaim menurun.
“NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya udah bilang kita mau audit, enggak bener dong kamu memberikan berita yang enggak benar,” kata Luhut menjawab pertanyaan wawancara di tayangan Indonesia TV yang disiarkan Jumat (12/11) petang.
Namun, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM tersebut. Ia lantas mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM itu.
Menurutnya, data yang dirilis tidak hanya dihimpun pemerintah, melainkan sejumlah lembaga internasional. Di sisi lain, saat ini terdapat teknologi satelit yang tidak bisa dibohongi.
(thr/fra)
