DPR Cecar Anak Buah Mensos Risma, 4 Juta Data BPJS Tak Masuk DTKS
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini segera menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera sinkron dengan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dewi mendesak agar data 4 juta orang yang belum masuk dalam DTKS namun terdaftar PBI BPJS Kesehatan segera tersinkronisasi. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkes, mengeluarkan sebanyak Rp160 miliar untuk subsidi kesehatan ke 4 juta orang tersebut.
“Jadi pertanyaan saya, kapan target tersebut akan padan? Karena ini non DTKS tidak diverifikasi itu ada 4 juta [orang] berarti ini menyangkut rupiah Rp160 miliar, kok Kemensos tenang-tenang saja,” kata Dewi di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/11).
Dewi juga mendesak agar Kemensos memasukkan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI ke dalam DTKS agar padan dengan data PBI BPJS. Hal itu perlu dilakukan agar kuota PBI BPJS Kesehatan terpenuhi.
Pasalnya dalam data terbaru Kemensos per November 2021, sebanyak 84.086.585 orang terdaftar sebagai PBI BPJS dan telah padan dengan DTKS. Namun kuota PBI BPJS Kesehatan berjumlah 96,8 juta orang, artinya masih tersisa 12 juta orang posisi kosong yang bisa diisi.
“Saya mempertanyakan komitmen Kemensos karena ini tentunya untuk transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Kami minta penjelasan kapan data ini bisa segera selesai,” ucap Dewi.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Kemensos segera menetapkan kriteria PBI BPJS Kesehatan agar bisa dilakukan verifikasi dan validasi secepatnya. Kemensos juga diminta bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah perbaikan data.
“Pertanyaan saya untuk Kemensos, ini kita menetapkan data PBI, verifikasi, validasi, dan menyampaikan hasilnya. Apakah Kemensos sudah menggandeng kementerian lembaga lain agar segera tuntas dan datanya sama? Karena ini beda-beda semua datanya,” ucap Saleh.
Sebagai informasi Kemensos menghapus sebanyak 6,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan karena tidak sinkron dengan data DTKS. Kemensos juga masih melakukan verifikasi 12,6 juta data DTKS.
Dari angka 12,6 juta itu, sebanyak 4 juta orang tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan namun belum terdata dalam DTKS. Kepesertaan PBI BPJS ke-4 juta orang ini bakal ditangguhkan hingga proses verifikasi data selesai.
Total peserta PBI BPJS Kesehatan terbaru menurut data Kemensos sebanyak 84.086.585 orang. Angka itu masih kurang dari kuota PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta orang.
Bantah Hapus 9,7 juta data PBI BPJS
Sekjen Kemensos Harry Hikmat membantah telah menghapus sebanyak 9,7 juta data PBI BPJS Kesehatan pada periode September 2021.
Harry menjelaskan data tersebut sebetulnya masih dalam proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara daerah dengan Dukcapil sehingga belum bisa dimasukkan dalam data penerima PBI BPJS Kesehatan.
“Kalau per September itu sisa kuota belum terpenuhi, 9,7 juta peserta, artinya sedang dalam proses verifikasi dan validasi begitu,” kata Harry di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/11).
Dia menjelaskan, data 9,7 juta PBI BPJS Kesehatan tersebut tidak dimasukkan dalam DTKS karena memerlukan perbaikan dan diduga telah migrasi kelas BPJS sehingga tidak lagi mendapat subsidi.
Pemerintah daerah juga bisa kembali mengusulkan data terbaru untuk peserta PBI BPJS Kesehatan untuk menggantikan peserta yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Kendati demikian menurut data terbaru per November, jumlah data yang masih dalam proses verifikasi dan validasi itu bertambah menjadi 12,6 juta orang. Harry menyampaikan angka itu didapat setelah melakukan pendataan terbaru di bulan Oktober-November.
“Sisa kuota PBI BPJS November 12,6 juta sekian. Karena ada usulan baru dari Pemda dan bayi baru lahir yang identitasnya belum padan dengan Dukcapil sehingga perlu dipadankan kembali,” kata Harry.
(mln/DAL)
