DPRD Riau Terima 33 Laporan Konflik Lahan Warga Vs Korporasi
Ketua Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat dan Perusahaan DPRD Riau Marwan Yohanis mengatakan pihaknya menerima 33 surat pengaduan terkait konflik lahan. Marwan mengaku akan mendalami terlebih dahulu berbagai laporan sengketa lahan tersebut.
“Konfliknya seperti apa, dampak sosial yang ditimbulkan dan apakah sudah terjadi dalam waktu yang lama,” kata Marwan Yohanis di Pekanbaru, Minggu (14/11), dikutip dari Antara.
Marwan menjelaskan 33 laporan konflik lahan itu berasal dari masyarakat di hampir seluruh kabupaten/kota di Riau. Menurutnya, banyaknya laporan tersebut memperlihatkan konflik agraria, yang menyebabkan perseteruan masyarakat dengan perusahaan, cukup tinggi tanpa disertai penyelesaian yang tepat.
Ia menyebut setelah memetakan laporan-laporan terkait konflik lahan tersebut pihaknya akan memanggil pelapor dan instansi terkait untuk menelusuri duduk perkara dan mencari solusi.
“Hampir di seluruh wilayah di Riau ada konflik (lahan). Makanya kita telaah terlebih dahulu. Baru setelah itu kita undang pelapor dan pihak terkait untuk menelusuri kasus ini sampai pada upaya dan solusi yang diberikan,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan Pansus DPRD Riau akan bekerja selama 6 bulan untuk menyelesaikan konflik lahan. Hasil dari kerja pansus akan melahirkan rekomendasi.
|
Infografis Konflik Setengah Juta Hektare Tanah di Bawah Rezim Jokowi
|
Ia berharap rekomendasi yang dilahirkan pansus menjadi langkah kongkret untuk mengurai potret buram konflik lahan yang memicu bentrokan korporasi dengan masyarakat di Riau.
“Kita lihat tingkat kesalahannya seperti apa. Nanti setelah rekomendasi ini keluar. Kami akan mengawal hasil rekomendasi ini untuk ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif,” katanya.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria yang terjadi selama lima tahun kepemimpinan Jokowi 2015-2020 mencapai 2.291 kasus tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasarkan catatan KPA, dalam periode 2015-2020, sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik tertinggi, yaitu 851 kasus. Diikuti sektor properti 519, kehutanan 169, pertanian 147, pertambangan 141, pesisir dan pulau-pulau kecil 63 serta, pembangunan infrastruktur 30, dan fasilitas militer 21.
(Antara/fra)
