Dudung Temui Wapres, Bahas Penanganan Humanis di Papua
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk melaporkan penanganan konflik di Papua, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/12).
Ma’ruf sendiri merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Wapres sangat mengapresiasi gagasan yang dikemukakan oleh KSAD yang akan dilakukan secara lebih humanis,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12).
Dudung, ucap Masduki, hendak memakai pendekatan teritorial. Ia akan mengerahkan tenaga dari Komando Daerah Militer hingga Babinsa untuk mendekati masyarakat Papua.
Masduki menyebut gagasan itu disambut baik oleh Ma’ruf. Menurutnya, Ma’ruf juga punya pandangan untuk mengubah pendekatan penanganan konflik di Papua.
“Yang dikemukakan oleh Bapak KSAD ini memang sejalan dengan pikiran Bapak Wapres, dan dengan Bapak Andika ternyata gagasannya sama,” tuturnya.
Masduki menyebut pendekatan militeristik justru membuat upaya Wapres dan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua untuk membangun provinsi itu menjadi tidak efektif.
“Pendekatan humanis yang akan digunakan KSAD bisa memudahkan kerja Wapres di Papua,” kata dia, dalam keterangan terpisah, Selasa (30/11).
Ia menyebut Wapres meyakini pernyataan Dudung memiliki landasan yang cukup kuat. “Jadi pernyataan tersebut sangat bisa dipahami. Apalagi pernyataan tersebut inline dengan pernyataan Panglima TNI terkait penanganan isu Papua,” kata Masduki.
Soal perkembangan pembentukan lembaga khusus yang menangani pembangunan di Papua, BP3OK, ia mengatakan sampai saat ini pemerintah masih terus menggodok regulasinya.
Direncanakan BP3OK Papua ini terbentuk begitu Perpres dikeluarkan paling lambat 15 Februari 2022.
“Nantinya selain Perpres itu, ada satu Perpres dan Keppres pendukung. Termasuk Keppres penunjukkan Wapres sebagai koordinator BP3OK Papua dan Perpres mengenai rencana induk pembangunan Papua,” kata dia.
Masduki menjelaskan lembaga itu akan diisi perwakilan kementerian dan pelaksana serta berkantor di Papua. Para aktivis dan LSM, termasuk dari kalangan orang asli Papua (OAP) juga akan serta dalam dalam lembaga ini.
“Walaupun diisi orang kementerian, lembaga ini tidak boleh birokratis,” kata dia.
Sebelumnya, TNI berniat mengubah pendekatan dalam menangani konflik Papua. Rencana itu diungkap oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Rencana itu juga ditegaskan kembali oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Dudung berjanji akan mengecek profesionalisme para prajurit di Papua.
“Di Papua adalah saudara-saudara kita. Semua agar diperhatikan karena jangan sampai ada pelanggaran atau menyakiti masyarakat,” ucap Dudung dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11).
(dhf/rzr/arh)
