Food Estate, Kunci Ketahanan Indonesia di Tengah Krisis Global

Jakarta, Indonesia —

Krisis pangan dunia semakin menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Lonjakan harga pangan dan kelangkaan di berbagai wilayah dunia dipicu oleh perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga gangguan rantai pasok global.

Sebagai respons atas situasi ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan ketahanan pangan nasional melalui konsep swasembada pangan.

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program unggulan. Salah satunya adalah pengembangan food estate, yang dirancang sebagai pusat produksi pangan skala besar yang tersebar di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, pompanisasi untuk mengatasi kekeringan, dan alokasi pupuk subsidi untuk petani.

Jokowi, dalam berbagai kesempatan, mengakui bahwa upaya pengembangan food estate bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan proses serta waktu yang cukup panjang untuk mencapai hasil yang optimal.

Meskipun demikian, Jokowi optimistis bahwa dengan pendekatan kolaboratif, proyek ini akan terus berkembang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pertahanan turut dilibatkan dalam pengembangan food estate untuk memastikan kesuksesan program ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa beberapa food estate yang sedang dikembangkan di berbagai daerah telah menunjukkan hasil positif.

Misalnya, food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang menghasilkan komoditas hortikultura. Di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga telah dipanen jagung di lahan seluas 500 hektare.

“Food estate tersebut sudah berhasil panen, begitu pula food estate di Gunung Mas yang telah memanen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas tiga hektare. Kami terus memantau perkembangan lahan-lahan tersebut,” kata Amran, Senin (22/1).

Komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan juga tercermin dari alokasi dana yang signifikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun untuk mendukung berbagai program ketahanan pangan nasional.

Dana ini akan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, akses, serta stabilisasi harga pangan di pasar. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan petani, dukungan pembiayaan, serta perlindungan usaha tani.

Langkah strategis lainnya adalah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan. Infrastruktur ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait ini Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi jaringan irigasi, yang telah dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Jaringan irigasi yang tersebar di seluruh tanah air untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah dan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita,” ujarnya, Rabu (27/3) dikutip dari Detikcom.

Tak hanya itu, program pembangunan bendungan juga terus dijalankan sebagai bagian dari upaya mendukung irigasi. Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi berhasil menyelesaikan pembangunan 53 dari 61 bendungan yang direncanakan.

Bendungan-bendungan ini, seperti Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Leuwikeris, menjadi infrastruktur vital dalam menjaga ketersediaan air di lahan pertanian.

Selain rehabilitasi irigasi dan pembangunan bendungan, program pompanisasi menjadi salah satu solusi cepat untuk mengatasi kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan iklim. Program ini memberikan akses air yang lebih mudah bagi petani, terutama di lahan tadah hujan.

“Kalau mau solusi tercepat ya dengan pompanisasi. Makanya kemarin pada sekitaran awal tahun, kami melakukan refocusing anggaran sehingga bisa secepatnya menyalurkan bantuan pompa ke daerah-daerah,” ujar Amran di Kantor Pusat Kementan, Kamis (19/9).

Hingga September 2024, program pompanisasi telah mengairi lebih dari satu juta hektare lahan tadah hujan, mencapai 91,99% dari target yang ditetapkan.

Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan sejak Agustus hingga Oktober 2024.

Pada Agustus produksi beras mencapai 2,84 juta ton. Jumlah itu meningkat menjadi 2,87 juta ton di bulan September, dan diproyeksikan mencapai 2,59 juta ton di bulan Oktober. Jika proyeksi ini tepat, capaian Oktober tahun ini akan menjadi yang tertinggi selama enam tahun terakhir.

Tak sampai di situ, program lainnya adalah memberikan subsidi pupuk, bantuan benih, bantuan alat pertanian berupa traktor tangan kepada para petani. Bahkan Jokowi pun menaikkan kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya pada 2023 sebanyak 4,7 ton.

Petani rasakan dampak

Langkah Jokowi pun mendapat apresiasi dari para petani. Sebab, bantuan pemerintah mulai dari pompa air untuk pengairan sawah, pompa air, benih, sampai subsidi pupuk sangat membantu mereka selama menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pengairan lahan di musim kemarau.

Salah satu petani yang merasakan dampak positif dari program pemerintah ini adalah Isal, seorang petani di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Isal, yang memiliki lahan sawah di dataran tinggi, mengungkapkan bahwa sebelum adanya bantuan pompa air, ia hanya bisa menanam saat musim hujan tiba.

“Sawah saya ini berada di dataran tinggi, jadi kami hanya bisa menanam ketika turun hujan. Tanpa air yang cukup, kami hanya bisa berharap dari alam,” ujar Isal saat berdialog dengan Jokowi pada Kamis (4/7), seperti yang dilansir dari Antara.

Berkat adanya bantuan pompa air, situasi pun berubah. Isal kini dapat bercocok tanam lebih fleksibel, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada curah hujan.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Andi Mus Mulyadi, seorang petani lainnya di wilayah tersebut. Andi mengakui bahwa pompa irigasi sangat bermanfaat dalam mengatasi kekurangan air selama musim kering.

Sebelumnya, ketika tidak ada pompa, para petani hanya bisa menanam sekali dalam setahun, namun dengan pompa irigasi, mereka kini bisa menanam hingga tiga kali dalam setahun.

“Dulu, kalau tidak ada pompa, kami hanya bisa menanam setahun sekali. Tapi sekarang, alhamdulillah, kami bisa menanam hingga tiga kali, dan hasilnya juga jauh lebih baik,” ungkap Andi dengan penuh semangat.

Andi juga menjelaskan adanya peningkatan produktivitas yang signifikan berkat kombinasi penggunaan pompa air dan pupuk organik.

“Hasil panen kami meningkat hampir satu ton dibandingkan sebelumnya. Dengan pompa dan pupuk organik, hasilnya lebih maksimal dan merata,” tambahnya.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Pak Presiden bisa datang langsung ke sini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya,” kata Andi.

Pondasi untuk Prabowo-Gibran

Keberhasilan program ketahanan pangan ini juga menjadi pondasi kuat bagi pemerintahan berikutnya. Di mana Presiden Prabowo Subianto bertekad membawa Indonesia menjadi negara yang berswasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun ke depan.

Prabowo mengatakan tekad itu ia tak dibuat dengan asal-asalan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Sebab, hal ini dibuat dengan melibatkan sejumlah pakar.

“Kita harus mampu memproduksi dan penuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah pelajari bersama pakar-pakar yang bantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita swasembada pangan. Bahkan kita siap jadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di Gedung DPR/MPR usai dilantik sebagai presiden, Minggu (20/10).

“Saudara-saudara sekalian, saya canangkan RI harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung makan dari luar,” katanya.

Sementara Amran yang kembali ditunjuk sebagai Menteri Pertanian percaya diri target Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai dalam empat tahun. Sebab, Indonesia sudah pernah melakukannya di era Presiden Jokowi. Bahkan, kata Amran, pencapaian itu diakui Organisasi Pangan Dunia (FAO).

“Kami yakin itu bisa dicapai. Kenapa? Kan target empat tahun, sebelumnya kan kita bisa mencapai empat kali swasembada, kita dapat penghargaan Agricola Medal,” kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Amran mengatakan sudah berpengalaman menjadi menteri pertanian. Ia menjabat dua kali pada awal dan akhir masa pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, sejumlah program pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan untuk mendorong swasembada pangan. Salah satunya, program lumbung pangan atau food estate.

“Kita lanjutkan yang sudah dirintis, food estate itu untuk masa depan negara, untuk pangan. Ingat ketahanan pangan dekat dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah,” ujar Amran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan sudah ada sejumlah strategi untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya pembangunan lumbung pangan di luar Pulau Jawa.

“Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke,” ucap Zulhas.

(Tim/Tim)