Gelombang Massa Buruh Jatim Padati Kantor Gubernur Khofifah
Massa buruh di Jawa Timur (Jatim) mulai berdatangan ke Kantor Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Surabaya, Kamis (25/11) sore. Mereka menolak kenaikan UMP Jatim 2022 dan pembahasan UMK, yang berlandaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Pantauan Indonesia.com di lokasi, setidaknya sudah ada ratusan buruh hang bersiap melakukan aksi di Jalan Pahlawan, depan kantor gubernur.
Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan aksi ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja itu dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
“Kami mendapatkan info dari Jakarta bahwasanya sebagian uji formil UU No. 11 ini dikabulkan oleh MK, yang mana salah satu amar putusanya melarang pemerintah membuat aturan turunan,” kata Nuruddin.
Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021. Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.
“Harus direvisi karena PP 36 sudah tidak dipakai,” ucap dia.
Buruh juga meminta Khofifah mengembalikan rekomendasi UMK dari kabupaten/kota yang dibuat dengan berlandarkan PP 36 Tahun 2021, untuk ditinjau ulang dan direvisi.
Sejauh ini, kata dia, sejumlah kabupaten/kota di Jatim disebut telah mengirimkan rekomendasi UMK/UMSK-nya ke Gubernur Jatim, untuk disahkan.
“Agar dilakukan pembahasan ulang ditingkat dewan pengupahan kabupaten/kota, tanpa menggunakan PP 36,” ucapnya.
Salah satu daerah yang telah mengirimkan usulan UMK 2022 nya adalah Kota Surabaya, yang hanya menaikkan sekitar Rp6.500 dari besaran UMK 2021.
“Surabaya rekomendasinya persis PP 36, kenaikan hanya Rp6.000 an,” ujarnya.
Saat ini, pukul 16.30 WIB, sejumlah serikat buruh dari FSPMI, SPSI dan kelompok lain terus berdatangan ke depan Kantor Gubernur Jatim. Mereka mengklaim akan bertahan hingga Khofifah merivisi ketetapan UMP 2022 Jatim.
(frd/ain)
