Golkar Soal Usul Soeharto Pahlawan Nasional: Beliau Banyak Berjasa

Jakarta, Indonesia —

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat suara merespons polemik penolakan usul Presiden kedua RI, Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji mengaku tak ambil pusing soal sejumlah kritik tersebut. Menurutnya, penolakan sejumlah pihak tetap tak menghapus fakta Soeharto berjasa memajukan Indonesia.

“Penolakan itu tidak bisa menghapus fakta tentang jasa beliau memajukan Indonesia,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

Golkar, kata Sarmuji, mengaku mendukung sepenuhnya agar Soeharto segera diangkat menjadi pahlawan nasional. Menurut Sarmuji, Golkar sudah lama mendorong usulan tersebut.

Menurut dia, Soeharto sudah sepantasnya diberikan gelar pahlawan. Hal itu terlepas dari kelebihan dan kekurangannya.

“Dengan segala kelebihan dan kekurangan, beliau telah banyak berjasa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia,” kata Sarmuji.

Nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan pada 2025 ini.

Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Dia diusulkan jadi pahlawan nasional bersama dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Jawa Timur), Bisri Sansuri (Jawa Tengah), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Kemudian, empat nama baru yang diusulkan tahun 2025 ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Meski begitu, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra.

Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu mengungkapkan Kementerian Sosial belum memberi balasan perihal surat terbuka penolakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Untuk saat ini belum ada surat balasan resmi dari Dirjen Pemberdayaan Sosial khususnya mengenai surat yang kami ajukan baik melalui e-mail maupun tertulis,” ujar Jane Rosalina selaku perwakilan dari koalisi saat dihubungi Indonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (21/4).

Mereka berharap Kemensos tidak lagi mengusulkan gelar pahlawan untuk Soeharto. Penolakan itu berdasarkan alasan yang logis dan patut yakni rekam jejak buruk dan berdarah Soeharto selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden RI.

Di sisi lain, Putri mantan Presiden ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto angkat suara soal usulan ayahnya untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia mengaku mendengar Istana telah merespons positif usulan tersebut.

Meksi begitu, Ketua Komisi IV DPR itu mengaku tak mau berlebihan. Dia mengaku telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan.

“Buat kami keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar, Pak Harto adalah pahlawan buat kami dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai beliau,” katanya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video ]