GP Ansor Nilai Berlebihan Isu Pemerintah Intervensi Muktamar NU
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Rahmat Pulungan menilai pihak-pihak yang mengemukakan isu bahwa pemerintah ikut intervensi dalam Muktamar ke-34 NU sebagai sesuatu hal yang berlebihan.
Menurut Rahmat, isu tersebut akan menjadi bumerang, dan akan mengerdilkan organisasi NU. Rahmat menegaskan, tanpa dibantu pemerintah, NU juga masih tetap bisa berjalan.
“Pemerintah dan siapapun presidennya memiliki kewajiban struktural dan moral untuk menjaga dan membesarkan NU. Semua pihak mengakui bahwa NU merupakan salah satu tiang negara.,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/11).
Secara spesifik, Rahmat enilai, selama ini Jokowi juga dekat dengan para ulama, tokoh, kiai dan kaum muda NU. Dengan hal itu, ia meyakini Jokowi tidak akan ikut campur dengan Muktamar NU yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum baru.
“Komitmen dan kontribusi beliau untuk kemajuan SDM NU bisa dilihat sendiri selama beliau menjabat. Beliau memiliki hubungan lahir-batin dengan ulama dan kiai NU,” ujarnya menambahkan.
Menurut Rahmat, Muktamar NU ibarat pertandingan persahabatan dalam sepak bola. Jadi tidak boleh saling menciderai atau melukai secara berlebihan.
“Baiknya dibawa santai saja, nggak perlu melulu kampanye hitam,” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum petahana PBNU Said Aqil Siradj berharap tak ada instansi pemerintah yang ikut campur dalam pemilihan ketum baru PBNU. Ia mengingatkan jangan sampai instansi pemerintah menghilangkan kredibilitas Muktamar NU ke-34.
“Kalau ada [campur tangan], kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU atau menghilangkan kredibilitas,” kata Said saat berkunjung ke Kantor Transmedia, Jakarta, Kamis (11/11).
Mengenai hal ini, Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara Faldo Maldini memastikan pusat pemerintahan termasuk instansi-instansi di bawahnya tak ikut campur dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan datang.
“Pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. Ini sepenuhnya ranah warga Nahdliyin,” kata Faldo saat dihubungi, Jumat (12/11).
(dmi/ain)
