Gubernur Banten Sesalkan Aksi Buruh Geruduk Ruang Kerja
Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan aksi massa buruh yang menjebol paksa masuk ke ruang kerjanya saat melakukan unjuk rasa, Rabu (22/12).
Wahidin menilai aksi tersebut bisa menjadi preseden buruk ketika gubernur, bupati, dan wali kota dalam mengambil keputusan.
“Bisa jadi preseden semua gubernur, bupati dan wali kota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan,” kata Wahidin di kediamannya, Jl H Djiran No.1 Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/12).
Menurut Wahidin, negara seharusnya memberikan rasa aman karena apa yang dia lakukan sesuai dengan peraturan.
Wahidin mengaku tidak bisa membayangkan andaikan dirinya saat itu berada di ruang kerjanya. Selanjutnya, ia menyerahkan masalah itu ke pihak yang berwenang.
Ia mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota merupakan pejabat negara yang harus terlindungi dari perbuatan anarkis. Demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum ada aturannya dan disampaikan dengan cara-cara yang baik serta menggunakan etika.
Ia menjelaskan UMP dan UMK diputuskan melalui musyawarah. Melalui proses dewan pengupahan dengan indikator dan variabel yang jelas termasuk melibatkan BPS yang mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain. Melalui kesepakatan Dewan Pengupahan, selanjutnya direkomendasikan kepada gubernur.
“Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya untuk buruh-buruh yang di pabrik. Tapi juga untuk yang di perhotelan, pariwisata dan sebagainya yang kalau sekarang karena terdampak pandemi covid-19 belum pulih,” kata Wahidin.
Sebelumnya, buruh kesal dengan pernyataan Wahidin yang mengatakan kalau pengusaha lebih baik mencari pekerja baru, jika karyawannya menolak dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang sudah ditetapkan olehnya.
Untuk itu, buruh mendesak Wahidin Halim menarik pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka, karena dianggap melukai hati buruh.
“Justru kalimat ini menyulut kemarahan buruh, maka dipastikan jika dia tidak minta maaf dan mencabut statement itu, maka kondusivitas yang ada di Banten ini akan selalu terganggu,” kata Pengurus SPSI Kota Tangerang Hardiansyah saat melakukan aksi pada Rabu lalu.
(Antara/sfr)
