Haji Lulung, Tokoh Betawi Pengkritik Ahok
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau lebih dikenal dengan Haji Lulung meninggal dunia, Selasa (14/12). Lulung sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita karena serangan jantung sebelum meninggal.
Lahir di Jakarta 24 Juli 1959, Lulung, sebelum terjun ke dunia politik, dikenal sebagai pengusaha. Dalam berorganisasi, Haji Lulung aktif di PPM, AMPI, Karang Taruna, dan turut mendirikan ormas Gerak Betawi dan menjadi Sekretaris Jenderal Bamus Betawi. Teranyar, ia dipilih sebagai Ketua Bamus Betawi.
Pada Oktober 2021, Lulung dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai tokoh adat Betawi oleh Majelis Adat Badan Musyawarah Betawi.
Di dunia politik, ia setidaknya pernah bergabung dengan sejumlah partai. Di awal karir, ia merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum akhirnya berpindah partai ke Partai Bintang Reformasi (PBR) ketika PPP mengalami konflik internal, sekaligus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2004, tapi gagal.
Setelah pemilu 2004, ia kembali menjadi kader PPP dan terpilih menjadi Ketua DPC PPP Jakarta Pusat. Kemudian, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2009 dan berhasil duduk di Dewan Kebon Sirih.
Pada 2009, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Namuni, ia diberhentikan sebagai kader setelah memihak kepada kubu Djan Faridz.
Pada 20 Juni 2018, ia menyatakan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai tersebut. Lalu September tahun ini, ia menyatakan keluar dari PAN sekaligus dari Anggota DPR. Ia kemudian memutuskan kembali ke PPP.
Nama Lulung beberapa kali menyita perhatian publik terutama saat dia kerap berseteru dengan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Keduanya kerap berselisih paham dan saling lempar tudingan saat Lulung menjabat anggota DPRD, sementara Ahok jadi gubernur Jakarta.
Salah satu perseteruan keduanya adalah soal kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun 2014. Saat itu, Lulung yakin Ahok terlibat kasus tersebut.
Juga berkaitan kasus lama yakni pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang ditengarai merugikan negara Rp191 miliar. Bahkan, Lulung juga mengkritik pedas sikap Ahok yang dinilainya kurang bisa menjaga tutur kata.
(yoa/ugo)
