Hakim Tolak Permintaan Perintah Bungkam dari P Diddy

Jakarta, Indonesia —

Permintaan Sean ‘Diddy’ Combs terkait perkara yang menjeratnya kembali ditolak pengadilan. Kali ini, hakim menolak permintaan penerbitan perintah bungkam terhadap pejabat pemerintah kepada media terkait informasi kasus.

OK! News USA pada Minggu (27/10) memberitakan Hakim New York Arun Subramanian menolak permintaan perintah bungkam untuk mencegah pejabat pemerintah ungkap informasi kepada media karena P Diddy masih dipenjara atas tuduhan perdagangan manusia dan pemerasan.

“Yang jelas, perintah itu tidak didasarkan pada temuan bahwa telah terjadi kesalahan selama ini. Pengadilan belum membuat temuan apa pun terkait tuduhan terdakwa bahwa informasi kasus telah bocor,” jelas Subramanian.

Tuduhan itu merujuk pada tudingan P Diddy terhadap pemerintah telah membocorkan video CCTV hotel pada 2016 yang memperlihatkan dirinya melakukan penyerangan dan kekerasan kepada kekasihnya kala itu, Cassandra “Cassie” Ventura.

Tim hukum P Diddy menuduh hal itu dilakukan untuk mencoreng reputasi rapper yang sedang berjuang itu dan menghalangi upayanya membela diri terhadap tuduhan tersebut. Sehingga, mereka minta penerbitan surat supaya aparat bungkam kepada media.

[Gambas:Video ]

Sebelumnya, selain soal CCTV, pihak P Diddy juga menuding pemerintah bersekongkol dengan media melalui pembocoran informasi penggeledahan di kediaman pendiri Bad Boy Records tersebut.

Pengacara menuduh pemerintah mau memaksimalkan liputan media saat aparat menggeledah dua rumah P Diddy, Los Angeles dan Florida, pada Maret 2024.

Mereka menegaskan bahwa media hadir di awal penggeledahan di Los Angeles, “sebelum rekaman TKP dipasang,” yang menunjukkan bahwa DHS memberi tahu media sebelumnya.

Pengacara menyatakan pemerintah menggunakan kekerasan berlebihan terhadap anak-anak P Diddy selama penggerebekan, dan membawa mereka ke area yang terlihat di properti tersebut agar dapat disaksikan media.

Sehingga, mereka kini meminta upaya hukum yang tepat, termasuk potensi diskualifikasi saksi atau penolakan semua tuduhan dalam dakwaannya, dapat dipertimbangkan.

Pengadilan menolak permintaan itu. Hakim Subramanian menyatakan hal tersebut demi memastikan tak ada gangguan untuk persidangan yang adil, terutama untuk perkara pemerasan hingga kejahatan seksual yang bakal dimulai pada Mei 2025.

Namun, ia mengeluarkan perintah serupa yang mengharuskan agen federal dan tim pembela Combs untuk mematuhi hukum yang melarang kebocoran dari proses pengadilan untuk memastikan persidangan yang adil.

“Inti dari perintah ini adalah untuk membantu memastikan bahwa tidak ada yang terjadi mulai sekarang yang akan mengganggu persidangan yang adil,” kata hakim.

(chri)