Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR Termuda yang Minta Ajudan dari TNI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut mendapat sorotan usai meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Apalagi, permintaan itu ia sampaikan langsung ke KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Menurutnya, permohonan yang diajukan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tenaga Profesi TNI yang Bertugas di Luar Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No. 85 Tahun 2014,” kata Hillary lewat Insta Stories di akun Instagram miliknya, @hillarybrigitta, Kamis (2/12).
Tak pelak, pernyataan Hillary itu pun menjadi sorotan. Pasalnya, ia merupakan anggota DPR termuda pada periode 2019-2024.
Hillary dapat melenggang ke DPR setelah mengantongi 70.345 suara di daerah pemilihan Sulawesi Utara pada Pemilu 2019.
Perempuan kelahiran Manado, 22 Mei 1996 itu juga sempat mendapat sorotan saat menjadi pimpinan sementara sidang paripurna awal masa jabatan anggota MPR, DPR, DPD periode 2019-2024. Saat itu, ia memimpin sidang bersama anggota DPR tertua, almarhum Abdul Wahab Dalimunthe.
Meski tergolong muda, Hillary ternyata tak asing dengan dunia politik. Ayahnya, Elly Engelbert Lasut saat ini tercatat sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2019-2024.
Elly sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Bupati Talaud pada periode 2004-2009 dan 2009-2012. Selain itu, ibu Hillary, almarhumah Telly Tjanggulung juga pernah menjadi Bupati pertama Minahasa Tenggara pada periode 2008-2013.
Hillary dikenal aktif berorganisasi sejak sekolah. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua OSIS di SMAN 1 Manado dan pernah menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Manado.
Selepas SMA, Hillary kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Di sana, ia turut aktif di Himpunan Mahasiswa (Hima) FH UPH. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Washington School of Law.
(dmi/pmg)
